Jatah Makan Ditambah, Jemaah Haji akan Nikmati Rawon Instan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Prof Dr H Nizar Ali memastikan adanya tambahan jatah makan untuk para jemaah haji selama di Makah. Kalau tahun lalu hanya 40 kali (20 hari), maka pada musim haji mendatang jadi 50 kali (25 hari).

“Kalau dulu mulai tiga hari sebelum wukuf di Arafah dan dua hari setelah nafar tsani, jatah makan dihentikan. Sebab tidak ada kendaraan untuk mendistribusikan,” katanya pada Diklat Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji yang diselenggarakan Fak Dakwah UIN Sunan Kalijaga yang bekerjasama dengan PWNU DIY di Asrama Haji Ringroad utara, Sabtu (15/02/2020).

Prof Nizar menjelaskan, tujuan ditambahnya jatah makan untuk memenuhi asupan gizi jemaah. Sebab mereka akan memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji yang membutuhkan banyak energi. Kalau gizi menurun karena hanya membeli makanan seadanya, dikhawatirkan akan mempengaruhi fisik mereka.

“Hanya saja karena menjelang wukuf sampai setelah Armuzna tidak ada armada angkutan untuk distribusi, maka jatah makan kami bagikan dalam bentuk instan yang sudah didrop sebelum operasional angkutan dihentikan,” jelasnya.

Karena bahan makan instan, maka akan awet dan mudah menikmatinya. Hanya dengan dituang air panas, maka langsung bisa dimakan. Ketika ditanyakan apa bentuk makanan instan tersebut, Prof Nizar menjelaskan antara lain rawon dan rendang.

Untuk selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina, jemaah akan mendapat jatah katering seperti biasanya. Begitu juga selama di Madinah saat melaksanakan Arba’in (salat wajib berjemash 40 waktu berturut-turut) sekitar delapan hari.

Pada bagian lain Dirjen PHU mengungkapkan, Asrama Haji Donohudan Solo merupakan yang terjelek se-Indonesia. Namun begitu Kemenag tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan miliknya.

“Asrama Haji Donohudan itu milik Pemprov Jateng. Kalau diberikan kepada Kemenag, pasti kami bangun dengan fasilitas hotel berbintang seperti asrama haji lainnya,” tandasnya sambil menambahkan, untuk bisa membangun asrama haji, maka tanah harus atas nama Kemenag. (Fie)

BERITA TERKAIT