Kadin DIY Pastikan Pekerja Tidak Dibebani Biaya Vaksinasi Sepeserpun

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Maraknya informasi pekerja di DIY diminta membayar biaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebesar Rp 35.000 dinyatakan tidak benar dan menyesatkan. Pemda DIY dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY mengklarifikasi isu vaksinasi berbayar tersebut yang justru menciptakan situasi tidak kondusif di tengah upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

“Kami sangat menyayangkan ada pihak yang justru menciptakan situasi tidak kondusif dengan menyebarkan hoax di tengah keprihatinan dan kerja keras masyarakat untuk bersama-sama mengatasi berbagai persoalan dan kebutuhan yang mendesak di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujar Ketua Program Percepatan Vaksinasi Kadin DIY Tim Apriyanto di JEC, Selasa (27/07/2021).

Tim menegaskan para pengusaha lah yang dalam hal ini mewakili perusahaan saling bergotong royong untuk memikul beban biaya penyelenggaraan vaksinasi tersebut sebesar Rp 35.000. Melalui gotong royong penyelenggaraan vaksinasi ini, harapannya bisa menjangkau UMKM dan masyarakat di DIY lebih luas lagi khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan vaksinasi Covid-19.

“Pemerintah menyediakan vaksin untuk rakyat secara gratis, namun demikian tata laksana vaksinasi ini membutuhkan biaya yang kami (para pengusaha) harus pikul bersama. Komitmen gotong royong para pengusaha yang terhimpun dalam Kadin DIY agar vaksinasi bagi dunia usaha dan UMKM bisa segera terwujud di DIY cukup kuat. Kami juga mempunyai prinsip untuk tidak membebankan biaya penyelenggaraan vaksinasi yang muncul kepada para pekerja,” tuturnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi menyatakan pihaknya diamanatkan melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi para pekerja berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker). Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi ini, pihaknya mendukung, memfasilitasi dan mengizinkan serta berkolaborasi maupun bermitra dengan berbagai sektor dan aktif komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Apa yang dikutip tidak benar kemudian disampaikan dan beredar luas di media sehingga terjadilah perbedaan informasi. Kami telah melakukan konfirmasi dan perusahaan melakukan klarifikasi bahwa informasi vaksinasi dibebankan pada pekerja tidak benar. Jika ada vaksinasi gotong royong pun, biaya vaksinasi dibebankan seluruhnya alias ditanggung kepada pengusaha, bukan pekerja,” tandasnya.

Senada, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi menambahkan pelaku usaha baik UMKM, Koperasi dan ekosistemnya tidak dipungut biaya vaksinasi Covid-19 ini. Pihaknya bersama OPD lainnya didukung para stakeholder melalui asosiasi seperti Kadin DIY dan Hippindo bersinergi mewujudkan percepatan vaksinasi di DIY yang bisa diikuti masyarakat secara gratis. ” Tidak ada biaya sepeserpun yang kami bebankan kepada peserta vaksinasi ini. Jadi tidak benar adanya vaksinasi berbayar,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Organisasi Kadin DIY Robby Kusumaharta menuturkan Kadin DIY mengambil peran proaktif dalam percepatan vaksinasi sebagai bagian dari strategi memutus mata rantai penularan Covid-19 di DIY. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi di DIY harus didukung penuh oleh upaya serius untuk mengendalikan kasus Covid-19 melalui Testing, Tracing, Treatment dan Vaccination.

“Untuk percepatan vaksinasi ini perlu sistem dan metode, seperti berkolaborasi antara asosiasi, himpunan dengan pemerintah. Dengan meningkatkan percepatan vaksinasi ini akan lebih mudah mencapai perbaikan ekonomi,” katanya.

Kadin DIY bersama Pemda DIY melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi para pekerja dalam lingkup dunia usaha dan UMKM yang dilaksanakan di Jogja Expo Center (JEC) sejak 25 hingga 29 Juli 2021. Total sasaran yang akan dicapai adalah sekitar 20.000 orang baik dari dunia usaha maupun UMKM serta masyarakat umum.

Dalam program percepatan vaksinasi ini juga telah disediakan 4 armada Micro Bus Mobile Vaksin berkolaborasi dengan Pemda DIY untuk lebih mendekatkan kelompok sasaran melalui akses yang lebih mudah dan terjangkau.(Ira)

BERITA REKOMENDASI