Kanwil DJP DIY Gencar Sosialisasikan UU HPP

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY tengah gencar melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atau UU HPP supaya implementasinya optimal. Adapun dalam UU HPP tidak hanya berisi ketentuan formal tetapi ketentuan material seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Pajak Karbon dan Program Pengungkapan Sukarela. Sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP, Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi (OP).

Fungsional Penyuluh Kanwil DJP DIY Eko Susanto mengatakan UU HPP ini mempunyai asas yaitu keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional. Tujuannya sendiri guna meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara dan mewujudkan sistem perpajakan berkeadilan serta kepastian hukum. Tujuan berikutnya melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).

Eko menyampaikan pemberlakuannya berbeda-beda dengan adanya UU HPP tersebut, diantaranya perubahan UU PPh yang berlaku tahun pajak 2022, perubahan UU PPN mulai 1 April 2022 dan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan. Kemudian Program Pengungkapan Sukarela berlaku 1 Januari sampai 30 Juni 2022, pajak karbon mulai 1 April 2022 dan perubahan UU Cukai yang berlaku mulai tanggal diundangkan.

“Penggunaan NIK sebaga NPWP OP tersebut guna mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah WP OP melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan kendati menggunakan NIK sebagai NPWP OP, kewajiban pembayaran pajak tetap mengacu pada ketentuan yang ada. Tidak semua masyarakat yang memiliki NIK secara otomatis menjadi wajib pajak aktif.

“Artinya tidak semua orang yang memiliki NIK harus membayar pajak. Hanya OP dengan penghasilan di atas batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang harus aktif melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya,” imbuhnya.

DJP pun bisa melakukan pengecekan dengan data dan informasi yang telah diperoleh. Selain mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP, masih ada pula bahasan terkait dengan dibatalkannya penurunan tarif PPh badan dari 22 persen menjadi 20 persen dalam UU HPP. Disamping itu ada pula bahasan tentang proses penyusunan aturan teknis UU HPP.

“WP OP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama setempat untuk mendapatkan NPWP. Dengan ketentuan dalam UU HPP, WP OP diberi kemudahan mendapat NPWP karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP,” pungkasnya. (Ira)

BERITA REKOMENDASI