Kapitalisme Jadi PR Anggota DPRD DIY

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – 55 anggota DPRD DIY bakal menjalani pelantikan Senin (2/9/2019) mendatang. Tantangan besar tampaknya bakal dihadapi calon wakil rakyat di DIY selama lima tahun kedepan.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengungkap ada beberapa tantangan yang harus diurai anggota dewan periode 2019-2024. Intoleransi dan kaptialisme menjadi dua hal yang jadi tajuk dan harus diurai wakil rakyat lima tahun kedepan.

Kapitalisme menurut Eko semakin tampak nyata dengan munculnya investasi tak terkontrol yang tujuannya hanya menguntungkan segelintir pihak. “Peta kapitalisme di wajah DIY hari ini muncul seperti investasi yang tak terkontrol, di beberapa kabupaten seperti Sleman kita kehilangan alat produksi berupa tanah pertanian. Tidak main-main jumlahnya 252 hektar pertahun berubah menjadi non pertanian,” ungkap Eko pada wartawan di DPRD DIY Jumat (30/8/2019).

DPRD DIY menurut Eko harus serius menangani permasalahan kapitalisme yang disebut nyata di depan mata. Dewasa ini munculnya bangunan komersial tak berijin hingga hilangnya kemampuan sosialisasi warga masyarakat harus diperhatikan.

“Bangunan tak berijin, masyarakat kehilangan alat produksi, lapangan kerja terbatas. Investasi  itu boleh tapi harus dikontrol nilai lebihnya untuk masyarakat. Dampak sosialnya orang cenderung mementingkan diri sendiri. Orang tinggal di apartemen tak tahu lagi tetangganya. 17-an tak terlibat lagi di masyarakat. Anggota dewan nantinya harus memastikan betul arus modal ke Yogyakarta dalam kontrol pemerintah,” sambung Eko.

Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang sudah mulai beroperasi menurut legislator PDI Perjuangan tersebut juga harus dipastikan betul bermanfaat untuk rakyat. “Termasuk jalan tol, harus dipastikan juga benar-benar membawa manfaat untuk rakyat, apalagi menggunakan APBN, sebagai fasilitas publik,” tandas Eko.

Sementara selama lima tahun 2014-2019, Komisi A DPRD DIY melaporkan hasil kinerja diantaranya keberhasilan pembentukan Peraturan Daerah seperti Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak, Tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. Namun Komisi A masih menyisakan pekerjaan rumah beberapa Raperda yang ditargetkan harus selesai pada tahun anggaran 2020 mendatang. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI