Kasus Pelecehan Terjadi, UGM Diduga Lakukan Maladministrasi

YOGYA, KRJOGJA.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan segera mendalami dan melakukan upaya investigasi serta klarifikasi terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa mahasiswa UGM. ORI menilai ada potensi maladministrasi yang dilakukan UGM berupa penundaan penanganan kasus, sehingga kasus ini menjadi berlarut-larut. 

Baca Juga: Alami Kekerasan Seksual Saat KKN, Mahasiswi UGM Tagih Janji

Anggota ORI, Dr Ninik Rahayu mengatakan, seharusnya penanganan kasus ini bisa diselesaikan sejak lama karena kasusnya sudah terjadi saat kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di pertengahan 2017. "Saya menduga ada potensi malaadministrasi karena berlarutnya kasus ini," kata Ninik Rahayu di Kantor ORI Perwakilan DIY, Sabtu (10/11/2018).  

Dari data-data yang diperoleh ORI terkait kasus ini, Ninik menduga dalam program KKN UGM, mahasiswa maupun dosen pembimbing tidak dibekali materi khusus tentang upaya perlindungan terhadap korban saat terjadi kekerasan seksual maupun fisik di lokasi KKN. Hal itu terlihat dari respons yang gagap dari koordinator tim KKN dan dosen pembimbing yang justru membawa penyelesaian kasus secara kekeluargaan, agar kasus tidak mencuat.

Alhasil, upaya yang dilakukan dinilai belum adil, karena pelaku hanya ditarik dari lokasi KKN, sedangkan penyintas (korban) dibiarkan sendiri tanpa pendampingan. Ninik juga menilai sejumlah rekomendasi yang telah diberikan oleh tim independen yang dibentuk UGM sendiri belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak rektorat yang mengakibatkan penanganan kasus itu berlarut hingga saat ini. "Rekomendasi (tim independen) belum dijalankan secara serius sehingga kasus itu viral setelah ada pemberitaan dari Balairung Press (Badan Pers Kampus UGM)," katanya.

Baca Juga: Menteri PPA Kecam Kekerasan Seksual di UGM, Tunggu Hasil Mediasi Internal

Dosen Fisipol UGM Pipin Jamson mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap penyintas dalam mendapatkan keadilan, mahasiswa Fisipol UGM dan pihak-pihak yang peduli dengan penyintas mengadakan aksi dukungan melalui hastag #kitaAGNI. Menurut Pipin, dari aksi itu, ada 1.600 orang yang memberikan dukungan langsung dan 3.150 yang memberikan dukungan secara online lewat ugm.id/dukungadni.

Menurut Pipin, tuntutan #kitaAGNI sangat tegas, di antaranya menuntut UGM memberikan pernyataan publik yang mengakui bahwa tindak pelecehan dan kekerasan seksual dalam bentuk apapun, terlebih perkosaan merupakan pelanggaran berat. Kemudian menuntut UGM untuk mengeluarkan sivitas akademika UGM yang menjadi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual serta memberikan teguran bahkan sanksi bagi sivitas akademika yang menyudutkan penyintas pelecehan dan kekerasan seksual. 

"Penyintas sendiri menginginkan agar Rektorat UGM melakukan tindakan tegas dengan mengeluarkan dan memberikan catatan buruk untuk pelaku," katanya.(Dev)

BERITA REKOMENDASI