Keberangkatan Haji 2022, Atasi Dulu Masalah Hulu

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kepastian keberangkatan hari tahun 2022. Menurut Direktur Bina Haji Kemenag RI, H Khoirizi M Dasir SSos MM, pemerintah Indonesia sedang berjuang agar tahun depan ada pemberangkatan haji. Karena itu, dalam waktu dekat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan ke Arab Saudi untuk melobi pemerintah setempat. Hal ini disampaikan KHoirizi saat menjadi narasumber pada acara Jamaroh (Jagong Masalah Umrah & Haji) yang diselenggarakan Kanwil Kemenag DIY di Hotel Sahid Babarsari, Senin (04/10/2021).

Jamaroh juga menghadirkan narasumber Kakanwil Kemenag DIY Dr H Masmin Afif MAg, anggota Komisi VIII DPR RI KH Muslich Zainal Abidin, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dr H Anggito Abimanyu, dan Ahmad Iskandar Zulkarnain SE MM (juga dari BPKH), Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Ahmad Kusna Permana, dan Agus Andi Pratama (juga dari Asbisindo).

Seiringan dengan perjuangan yang dulakukan pemerintah, menurut Khoirizi, yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar masalah yang ada di hulu diatasi terlebih dahulu. Masalah ini adalah penyebaran virus Korona (Covid-19) sehingga menyebabkan pandemi.

Dalam hal ini, kita semua harus berupaya untuk bisa keluar dari pandemi dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan serta mau disuntik vaksin sehingga tubuh menjadi kebal kalau tertular Covid-19. “Kalau masalah hulu ini segera bisa diatasi, pandemi melandai, saya yakin tahun depan Indonesia diperbolehkan memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci,” tegasnya.

Khoirizi yang hadir secara virtual juga menegaskan, penundaan pemberangkatan selama dua musim haji tahun 2021 dan 2020, semata-mata demi keselamatan jemaah. Pemerintah Arab Saudi sendiri tidak menginginkan berkumpulnya banyak orang di Tanah Suci menjadi klaster penyebaran Covid-19. Karena itu ia mengharapkan agar masyarakat tidak percaya dengan beredarnya bermacam hoax, misalnya dikatakan tidak ada uang untuk memberangkatkan karena uang setoran jemaah dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Hal senada disampaikan Kepala BPKH Dr Anggito Abimanyu dan Ahmad Iskandar Zulkarnaen. Ditegaskan, uang setoran jemaah yang sekarang dikelola BPKH dalam keadaan aman, uangnya ada dan sewaktu-waktu bisa digunakan. Dana haji yang terkumpul saat ini mencapai sekitar Rp 156 triliun dari penyetor sekitar 5,5 juta orang.

“Dana haji tidak habis dan kita kelola secara benar. Selama tiga tahun berturut-turut (2019, 2019, dan 2020) kami mendapat predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BPKH oleh BPK RI. Kalau dana haji habis, pasti BPKH tidak mendapat predikat WTP. Karena itu hoaks tentang dana haji harus kita lawan,” tegas Agus Iskandar Zulkarnean yang anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Penghimpunan, Penempatan, Investasi Langsung dan Lainnya. (Fie)

BERITA REKOMENDASI