Kebijakan Penggantian UN Jangan Sampai Dibajak Birokrasi

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Keberanian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) perlu diacungi jempol, mengingat menteri-menteri sebelumnya tidak sanggup melakukannya. Namun, bukan berarti keputusan berani itu tak beresiko dibajak oleh jajaran birokrasinya, seperti kebijakan sistem zonasi yang baru.

"Tidak menutup kemungkinan, hal sama akan dialami pada assessment baru pengganti UN yang bisa saja beralih fungsi menjadi alat penekan standarisasi baru atas nama mutu sekolah, ketika mindset jajarannya enggan bertransformasi. Lagi-lagi guru dan siswa yang jadi tumbalnya," kata Dosen UGM sekaligus pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (SGM), Muhammad Nur Rizal MEng DEng.

Dijelaskan Nur Rizal, persoalan pendidikan di Indonesia bukan ansih pada kemampuan guru atau siswanya, melainkan cara berpikir dan bekerja birokrasinya. Buruknya kualitas sekolah, guru dan anak selama ini adalah dampak dari kebijakan serta implementasi 'bodoh' birokrasi.

Seperti dalam memaknai literasi, masyarakat didorong mengukurnya sebatas kemampuan baca tulis, banyaknya jumlah bacaan buku atau kemampuan menjawab soal HOT. Padahal literasi itu sejatinya adalah melengkapi siswa dengan kecakapan dasar berpikir kritis yakni menanyakan ulang, mendiskusikan persoalan, mencari alternatif jawaban, merefleksikan serta merevisi atas apa yang sudah diyakininya jika perlu.

Menurut Nur Rizal, tradisi itu sayangnya tidak berkembang di sekolah Indonesia, justru dijumpai di Finlandia, Jepang atau Australia, negara dengan sistem pendidikan maju tapi memanusiakan atau tak 'memaksa'. Anak bebas membaca buku fiksi nonkurikulum, berkarya mengasah minat bakat, menyelesaikan persoalan nyata melalui olah pikir, olah rasa, olah laku dan olahraga tanpa ancaman nilai atau 'puja-puji' semu. Hal ini menjadi satu kesatuan ekosistem 'fundamental' yang berhasil merevisi pemahaman mengenai UN.

"Jadi, siapa sebenarnya yang perlu dimerdekakan terlebih dulu, gurunya, siswanya atau justru birokrasinya sendiri?" tanya Nur Rizal.

Ia berharap, program 'Merdeka Belajar' dari Mendikbud bukan sekadar slogan, tetapi upaya sungguh-sungguh untuk memerdekakan masyarakat dari belenggu sistem yang akut. (Dev)

BERITA REKOMENDASI