Kebijakan Raskin Menjadi BPNT Rawan Persoalan

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA (KRjogja.com) – Pemerintah akan mengubah bentuk penyaluran beras sejahtera (Restra) atau yang dulu disebut beras untuk rakyat miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbentuk e-voucher, secara bertahap. Alasan utamanya karena penyaluran raskin yang telah dilaksanakan sejak 1998 tersebut tidak tepat jumlah dan sasaran. 

Namun rencana tersebut masih menyisakan banyak persoalan. Bisa jadi program BPNT sama saja dengan raskin, atau bahkan lebih buruk, karena pengadaan beras dilimpahkan pada mekanisme pasar dan peran Bulog sebagai stabilisator harga beras dikurangi. Hal tersebut mengemuka dalam Roundtable Discussion on Food Policy yang diselenggarakan Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada (UGM) di University Club UGM Yogyakarta, Selasa (6/6/2017).

Menurut Dekan Fakulas Pertanian UGM Dr Jamhari, penyaluran raskin yang selama ini dilakukan oleh Bulog sudah sangat komprehensif, sehingga tidak bisa hanya dipahami sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan warga miskin. Penyaluran raskin oleh Bulog tersebut juga berfungsi untuk menjaga stabilisasi harga beras di pasaran serta peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, jika Bulog hanya diposisikan sebagai salah satu operator pengadaan beras, bisa berdampak penyerapan beras dari petani tidak optimal, menyebabkan harga beras di petani jatuh.  

"Jadi jangan hanya ingin sesuatu yang baru, dengan mengganti raskin menjadi BPNT. Ada hal-hal yang harus diperhatikan di belakang raskin yaitu fungsi stabilisasi harga, peningkatan kesejahteraan petani serta penyerapan beras oleh Bulog," terang Jamhari. Kemudian dengan melempar pengadaan beras bagi rakyat miskin ke mekanisme pasar, tentu akan mengurangi campur tangan negara dalam menjaga stabilisasi harga beras. Sehingga jika ada gejolak harga, bisa langsung memicu inflasi.

Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM Prof Dr Dwijono Hadi Darwanto menilai program penggantian raskin menjadi BPNT ini sangat politis, sehingga nampaknya akan tetap dijalankan, sembari memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemui. Menurut Dwijono, permasalahan yang akan ditemui salah satunya adalah ketiadaan fasilitas penyimpanan (gudang) beras oleh distributor atau e-warung yang telah ditunjuk. Sehingga memaksa pemerintah untuk mengadakan fasilitas gudang tersebut yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit. "Berbeda kalau penyalurannya oleh Bulog yang sudah punya jaringan di setiap kabupaten seluruh Indonesia," katanya.

Hal lain yang menjadi catatan Dwijono adalah validitas data penerima manfaat yang seharusnya diperbaiki terlebih dahulu agar tepat sasaran, sebelum program digulirkan. Belum lagi BPNT yang berupa e voucher senilai Rp 110.000 per bulan, bisa digunakan untuk membeli beragam komoditas selain beras, seperti telur dan daging ayam. "Harus dipikirkan juga kalau penerima manfaat tidak mau beli ayam, sehingga stok ayam melimpah, mau dikemanakan. Selain itu bisa juga terjadi kongkalikong antara penerima manfaat dengan e-warungnya untuk beli pulsa atau rokok," ujar Dwijono.

Sementara Panji W Reki dari Staf Kepresidenan mengatakan, kebijakan ini akan diterapkan pemerintah secara bertahap dan terus dilakukan evaluasi. Tahun ini, pemerintah akan mengubah mekanisme penyaluran raksin di 44 kota di Indonesia dan akan diterapkan mulai Juli 2017. Sebanyak 1,5 juta keluarga miskin/rentan (8,5 persen dari total penerima manfaat raskin) akan menerima transfer sekitar Rp 110.000 per bulan. Data penerima manfaat diambil dari Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. "Tujuannya agar skema penyaluran lebih tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi," katanya. (Dev)

 

UGM

BERITA REKOMENDASI