Kebutuhan E-KTP Capai 3.500 Keping

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Sejak Agustus 2019 hingga saat ini, pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dibatasi untuk kepentingan tertentu. Pada awal tahun ini, kebutuhan blangko e-KTP pun sudah menembus 3.500 keping.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dindukcapil Kota Yogya Bram Prasetyo, menjelaskan kebutuhan tersebut untuk mengakomodir pemegang surat keterangan (suket) yang mencapai 2.850 orang serta penduduk wajib KTP baru atau pemula. "Distribusi blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat masih sangat terbatas. Ketersediaan yang kami miliki hanya sekitar 650 keping. Itu pun hanya prioritas penduduk pemula serta yang memiliki kepentingan mendesak," urainya.

Bagi penduduk Kota Yogya yang menalami perubahan data kependudukan atau e-KTPnya hilang dan rusak, petugas Dindukcapil hanya bisa memberikan surat keterangan. Lain halnya bagi penduduk pemula atau sudah berusia 17 tahun, bisa langsung diterbitkan e-KTP.

Begitu pula bagi warga yang hendak bepergian ke luar negeri dan membutuhkan e-KTP, bisa langsung diterbitkan. Bram mengaku, distribusi e-KTP dari pemerintah pusat rata-rata dilakukan tiap dua minggu sekali sekitar 500 keping.

Terakhir, sebelum tutup tahun Dindukcapil Kota Yogya memperoleh dari pusat melalui Pemda DIY sebesar 500 keping. "Satu keping blangko KTP elektronik, berdasar berita acara serah terima itu sekitar Rp 10.500. Daerah sebetulnya bisa mencetak secara mandiri sepanjang ada anggarannya, akan tetapi kebijakannya tergantung dari pusat," jelasnya.

Terkait mekanisme permohonan surat keterangan, menurut Bram saat ini diberlakukan kebijakan baru. Jika sebelumnya pemohon dari kecamatan harus datang ke kantor Dindukcapil Kota Yogya untuk meminta tanda tangan dari kepala dinas, namun kini sudah dipangkas.

Tanda tangan kepala dinas tidak lagi berupa cap basah melainkan menggunakan hasil scanning. Dengan begitu, pemohon hanya cukup sampai di kecamatan dan tidak perlu lagi harus ke dinas.

Tanda tangan kepala dinas berupa scanning itu pun sudah memiliki kekuatan hukum. Selain diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga sudah menjadi kebijakan kepala dinas.

"Tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat penerimaan dokumen kependudukan. Itu sudah sah, apalagi ada kode khusus," katanya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI