Kegiatan Berkerumun Ditunda, Pemkot Utamakan Sanksi Sosial

YOGYA (KR) – Instruksi yang dikeluarkan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun Kota Yogya belum mengatur secara jelas mengenai sanksi pelanggar pembatasan kegiatan masyarakat. Pemkot Yogya pun lebih mengedepankan pendekatan persuasif sehingga penerapan sanksi bersifat sosial.

“Jangan sedikit-sedikit sanksi. Kita tidak bicara itu, tapi kalau sanksi ya biar sanksi sosial. Yang terpenting sekarang bagaimana kita semua bertanggung jawab untuk saling melindungi agar tidak ada yang sakit,” tandas Walikota Yogya Haryadi Suyuti, Sabtu (9/1).

Menurutnya, instruksi yang ia teken dan disosialisasikan ke masyarakat mengenai pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat selama dua pekan ke depan merupakan hasil tindak lanjut koordinasi lintas daerah di DIY. Secara garis besar hal itu pun merujuk dari instruksi Menteri Dalam Negeri dalam upaya mengendalikan laju Covid-19. Berbagai kegiatan di masyarakat masih tetap diperbolehkan namun harus menerapkan protokol secara ketat. Akan tetapi skema pembatasan seperti jam operasional hingga pukul 19.00 WIB serta kapasitas pengunjung maksimal 25 persen tetap menjadi persyaratan mutlak.

“Harapan kita, masyarakat bisa memahami aturan ini. Meskipun nantinya ada petugas dari Sat Pol PP, TNI maupun Polri yang akan melakukan pengawasan. Jangan sampai ada yang melanggar untuk kita semua,” tandas Haryadi.

BERITA REKOMENDASI