Kejati DIY Gagas Tiap Kalurahan Punya Perkal

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menggagas setiap kalurahan mempunyai Peraturan Kalurahan (Perkal) yang dapat memberdayakan dan melindungi ekonomi lokal. Dengan harapan kesejahteraan masyarakat lokal ikut terangkat dengan adanya investor maupun keberadaan pariwisata di wilayahnya.

Kajati DIY Katarina Endang Sarwestri SH MH mengatakan, sekarang ini banyak investor maupun sektor wisata tumbuh di kalurahan. Namun hadirnya investor dan sektor wisata belum banyak melibatkan masyarakat sekitar dalam kaitannya pemberdayaan ekonomi.

“Memang untuk SDM sudah ada yang dilibatkan. Tapi untuk pemberdayaan ekonomi, masih banyak yang belum. Artinya masih banyak masyarakat sekitar hanya jadi penonton,” kata Katarina kepada KR di ruang kerjanya, Jumat (20/05/2022).

Untuk itu, pihaknya mempunyai gagasan masing-masing kalurahan membentuk perkal. Dalam perkal itu untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat sekitar guna pemberdayaan ekonomi.

“Misalnya disitu ada hotel atau restoran, ya harus menyajikan makanan atau minuman khas daerah yang merupakan produksi warga sekitar. Dan itu harus diatur dalam perkal supaya siapapun yang jabat lurah atau investor yang masuk, masyarakat merasa dilindungi dan diberdayakan. Sehingga muncul kearifan lokal,” papar Katarina.

Menurutnya, gagasan itu telah dilontarkan dalam program ‘Datun Suluh Praja’ di kalurahan-kalurahan. Bahkan pihaknya juga diskusi dengan UGM mengenai perkal tersebut.

“Kami libatkan UGM mengenai gagasan perkal. Tentunya perkal ini diterbitkan oleh masing-masing kalurahan karena potensinya beda-beda. Namun harus tetap mengacu pada peraturan di atasnya,” terangnya.

Mengenai program ‘Datun Suluh Praja’, Mantan Kepala Biro Kepegawaian Kejagung ini mengaku, program itu sudah berjalan di 332 kalurahan atau sekitar 80 persen kalurahan di DIY. Dimana Jaksa Pengacara Negara Bidang Datun Kejati DIY memberikan penyuluhan tentang kontrak sewa tanah kas desa, pengelolaan dana desa dan lainnya.

“Sekarang ini kalurahan menjadi ujung tombak pembangunan. Kalau tidak ada pendampingan hukum, khawatirnya terjadi penyimpangan. Kegiatan ‘Datun Suluh Praja’ ini untuk antisipasi,” pungkasnya. (Sni)

BERITA REKOMENDASI