Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia Jadi Isu Milenial

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Berbagai kesenian Indonesia pernah diklaim oleh negara asing, misalnya Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayange, hingga Tari Pendhet. Tak hanya itu, Jamu pun demikian di mana kasus penggunaan tanaman asal Indonesia sebagai bahan baku komposisi dan bahan larutan kosmetika yang sempat didaftarkan patennya oleh salah satu perusahaan kosmetik Japan kepada Japan Patent Office yang kemudian dilaksanakan investigasi dan pelaporan oleh atase pertanian Indonesia.

Kekayaan Indonesia yang disebutkan di atas merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki Indonesia. Kekayaan Intelektual Komunal kepemilikannya bersifat kelompok, merupakan warisan budaya yang menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat.

Kekayaan Intelektual Komunal didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis. Hal tersebut mencuat dalam talkshow Virtual bertajuk “Unity in Diversity. Harmoni dalam Keberagaman. #CumaPunyaIndonesia” pada 15-16 September 2020 yang digagas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Selama 2 hari, acara KIK Talks diakses secara langsung melalui platform zoom oleh 1.417 orang, dan disiarkan secara langsung di kanal-kanal media sosial DJKI Kemenkumham. KIK Talks dipandu Deddy Corbuzier dengan menghadirkan pembicara Dr Hilmar Farid (Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan) dan Dr Freddy Harris, ACCS (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM).

Topik yang diangkat pada hari pertama adalah pentingnya kepedulian semua pihak atas perlindungan KIK Indonesia, agar pemanfaatannya dapat berdampak pada sosial maupun ekonomi Indonesia. “Dulu kekayaan kita dipandang hanya dari social lifenya saja, tidak tertangani dengan baik, baru nanti repot ketika sudah diklaim oleh negara lain. Contohnya, reog, rendang, kunyit, bahkan kopi gayo. Kita repot. Untuk perlindungan, harus diregistrasi, karena itu adalah bentuk kepedulian. Kita selalu cerita tentang proteksi, perlindungan. Apa yang mau dilindungi orang nggak didaftarin. Kesadaran akan pendaftaran menjadi penting. Tanpa ada pendaftaran, tidak ada perlindungan yang masif. Daftarin dulu, lihat sisi komersialnya, baru perlindungannya,” ungkap Freddy Harris.

BERITA REKOMENDASI