Kemendagri Tolak Pengajuan Otonomi Khusus Delapan Daerah

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pengajuan sebagai daerah otonomi khusus tidak bisa dilakukan sembarangan, tapi harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan pemerintah. Sayangnya, di era globalisasi seperti sekarang masih banyak daerah yang salah dalam memahami otonomi khusus.

Keberadaan otonomi khusus kebanyakan masih diartikan sebagai pemberian kewenangan lebih besar untuk mengatur diri sendiri serta dukungan dana yang besar dari pusat. Padahal pengkategorian sebagai daerah otonomi khusus pada dasarnya bertujuan untuk merespons dinamika yang sifatnya lokal untuk daerah-daerah yang membutuhkan penanganan khusus.

“Sebenarnya sudah ada 8 daerah yang mengajukan diri menjadi daerah otonomi khusus, tapi semuanya kami tolak. Ke-8 daerah itu meliputi Bali, Riau, Tidore, Surakarta, Batam, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Utara,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr Soemarsono.

Menurut Soemarsono, sampai saat ini pemerintah belum berencana menambah daerah otonomi khusus baru. Sebaliknya, lebih memilih untuk mempertahankan 5 daerah otonomi khusus yang sudah ada, yakni DIY, Aceh, Papua, Papua Barat, dan DKI Jakarta. Soemarsono mengungkapkan, otonomi khusus diberikan kepada daerah yang punya latar belakang spesifik.

Misalnya DIY ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus karena dari sejarah memang istimewa. Untuk itu masih adanya anggapan otonomi khusus berkaitan dengan dukungan dana dari pusat menjadi lebih besar sudah saatnya diluruskan.

Hal itu perlu dilakukan karena selama ini ada kesalahpahaman, sehingga sejumlah daerah meminta otonomi khusus. Mereka menganggap otonomi khusus hanya sebatas mendapat alokasi anggaran besar dari Pemerintah Pusat. Padahal pemberian status otonomi khusus berdasar pertimbangan khusus, adanya persoalan yang memang harus diselesaikan dengan kebijakan khusus.

“Pemahaman mereka, daerah khusus itu so simple. Ingin diberi kewenangan lebih besar untuk mengatur diri sendiri serta butuh dana dukungan besar dari pusat untuk daerahnya itu. Jadi terjemahannya salah, otonomi khusus bukan sebatas dana. Jakarta ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus karena sebagai ibukota negara. Sementara untuk Papua lebih dikarenakan karakteristiknya jauh tertinggal, sehingga diberikan otonomi khusus supaya cepat berkembang,” jelas Soemarsono.

Dijelaskan, otonomi khusus diberikan Pemerintah Pusat kepada suatu daerah untuk merespons dinamika yang sifatnya khusus di daerah tersebut yang membutuhkan penanganan khusus. Sementara untuk sejumlah daerah yang pernah mengajukan permintaan menjadi otonomi khusus, kewenangan yang mungkin diberikan bukan daerah otonomi khusus tetapi hanya urusan khusus. Misalnya Bali bisa diberikan otonomi tapi hanya urusan pemerintahan.

“Contoh kebijakan terkait pariwisata Bali yang membutuhkan penanganan khusus diberikan diskresi kepada gubernur untuk mengambil keputusan. Tapi sampai hari ini belum ada, kalau mau maksimal ya segitu,” tambahnya. (Ria)

BERITA REKOMENDASI