Kemerdekaan Belajar Harus Menjangkau Kultur

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Kemerdekaan dalam pembelajaran tidak cukup diwujudkan dengan membebaskan beban administrasi, namun harus menjangkau kultur dan alam pikir semua stakeholder pendidikan. Paradigma memerdekakan nalar pikir inilah yang nantinya akan membawa pendidikan pada kemajuan.

Demikian dikatakan pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal dalam acara pelatihan dan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kecamatan Prambanan di SMK Muhammadiyah Prambanan Sleman, Senin (20/1/2020). Workshop berlangsung tiga hari hingga 22 Januari 2019, diikuti 60 peserta (kepala sekolah dan guru) dari 12 SMP/MTs se-Kecamatan Prambanan.

Baca juga :

Cuaca Panas Masih 2-3 Hari ke Depan
Patung Dewa-dewi Klenteng Gondomanan Disucikan Sambut Imlek

Nur Rizal menuturkan, jika program Mendikbud Nadiem Makarim akan membebaskan pendidikan dari beban administrasi, GSM melakukan perubahan mulai dari ruang refleksi dan pikiran kritis semua anggotanya. Namun demikian, paradigma sekolah menyenangkan GSM turut menyempurnakan gagasan 'Merdeka Belajar' dari Mendikbud.

Menurut Nur Rizal, manusia pada dasarnya menginginkan kemerdekaan, demikan juga dengan anak-anak ingin merdeka. Mereka butuh ruang kemerdekaan untuk belajar memenuhi kodratnya. Namun yang perlu dipahami bahwa kodrat setiap manusia itu berbeda satu sama lain atau punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi kalau anak punya minat dan bakat berbeda, seharusnya mereka mampu berkembang sesuai dengan keunikan masing-masing.

Sayangnya, sistem pendidikan di Indonesia tidak mengakomodasi keunikan-keunikan itu. Pendidikan di Indonesia cenderung menyeragamkan dan tidak menyenangkan, karena tidak memberi ruang untuk berkembang. "Makanya, pendidikan kita tidak menyenangkan bagi anak. Padahal, pendidikan seharusnya membina siswa dan juga guru untuk menjadi manusia seutuhnya,” tuturnya.

Dijelaskan Nur Rizal, dalam workshop dipaparkan bagaimana menginisiasi dan memperluas perubahan di area masing-masing. Untuk perubahan yang berkelanjutan, setiap pengajar diberi kemerdekaan untuk mengembangkan sistemnya sendiri. Guru-guru diajak untuk menjadi independent thinker dan melakukan peer review dalam proses perubahan, sehingga mampu membangun dan menjalanan sistem yang disusun secara bersama. "Dalam konteks ini, guru tidak hanya diminta untuk mengajar, namun juga membangun kultur ‘Merdeka Belajar’ di sekolah dan komunitas pendidikan sekitarnya," ujarnya.

Setelah mengikuti workshop, 60 peserta (kepala sekolah dan guru) dari 12 SMP/MTs se-Kecamatan Prambanan berkomitmen untuk menciptakan sekolah menyenangkan dan berkolaborasi untuk menciptakan kemerdekaan dalam pendidikan. Selanjutnya kolaborasi stakeholders ini berniat untuk terus memperluas pengaruh GSM ke daerah pinggiran.

"GSM mengusahakan kualitas pendidikan yang merata dan berjuang untuk memangkas tajamnya ketimpangan antara sekolah favorit dan pinggiran. Pendidikan berkualitas seharusnya menjadi hak semua anak dan sekolah di Indonesia," pungkas Nur Rizal. (Dev)

BERITA REKOMENDASI