Kenaikan Gaji ASN Dibayarkan April

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Yogya akan dibayarkan per April 2019. Sesuai ketentuan pemerintah pusat, besaran kenaikan gaji tersebut mencapai lima persen.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Kadri Renggono, saat pembahasan RAPBD 2019 lalu kebijakan kenaikan gaji ASN juga sudah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif. "Sama sekali tidak membebani APBD karena memang sudah dibahas jauh hari sebelumnya. Saat ini sedang proses administrasi, dan per April sudah bisa dibayarkan," jelasnya.

Dari total sekitar 7.000 ASN di lingkungan Pemkot Yogya, besaran kenaikan gaji terbilang rendah yakni Rp 1,1 miliar per bulan. Sedangkan total alokasi gaji ASN tiap bulan mencapai Rp 23 miliar. Apalagi kenaikan gaji bagi ASN baru pertama kali ini dilakukan setelah lima tahun lalu.

Sementara rapel kenaikan gaji selama tiga bulan sejak Januari hingga Maret, menurut Kadri, akan dibayarkan pada bulan yang sama. Hanya, rapelan tidak dibayarkan sekaligus saat pembayaran gaji reguler melainkan dua atau tiga hari setelahnya.

"Kami bayarkan dulu gaji untuk April. Setelah semua selesai, baru kami transfer rapelan tiga bulan sebelumnya," kata Kadri.

Terkait gaji ke-13 yang diwacanakan juga akan cair dalam waktu dekat, Kadri mengaku masih belum melakukan pembahasan intensif. Hal ini lantaran ketentuan resmi dari pemerintah pusat masih belum ia terima. Kendati demikian, alokasi gaji ke-13 juga tidak akan memberatkan keuangan daerah karena sudah rutin diberikan setiap tahun.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku kenaikan gaji ASN bukan merupakan kebijakan baru. Dirinya menegaskan, hal itu sudah dibahas ketika merumuskan APBD 2019 pada akhir tahun lalu. Sehingga dari sisi komposisi anggaran sudah direncanakan dan tidak perlu menunggu APBD perubahan.

"Justru saat ini bagaimana ASN semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas kinerja. Tolok ukurnya, pelayanan publik harus lebih baik," tandasnya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI