Ketua Umum Apkomindo Anggap Putusan Hakim Tak Berdasar

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Ir Soegiharto Santoso alias Hoky menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta atas kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan terdakwa MS warga Bogor Jawa Barat (Jabar) terhadap dirinya dianggap tak berdasar. Dalam sidang putusan sela, Selasa (28/04/2020) lalu majelis hakim yang diketuai Lilik Nurani SH dengan hakim anggota Asep Permana SH dan Nasrulloh SH yang menyatakan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta tak berwenang mengadili terdakwa MS.

Hakim menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan di Bogor dan semua saksi berada di luar Kota Yogyakarta. Maka hakim menyatakan dalam perkara ini PN Bogor yang berwenang untuk mengadilinya.

Sebelum perkara ini bergulir, dalam kasus yang sama Hoky melaporkan FI dan dalam persidangan di PN Yogyakarta terdakwa saat itu diputus bersalah dengan vonis selama 3 bulan. Bahkan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan perkara nomor: 7/PID.SUS/2020/PT YYK dimana terdakwa FI melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dari Jakarta.

“Sehingga putusan sela yang menyatakan PN Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara dengan terdakwa MS adalah keliru dan tidak berlandaskan hukum. Apalagi antara FI dan MS Michael merupakan terdakwa dalam satu laporan polisi yang sama,” kata Hoky, Selasa (05/04/2020).

Ia juga mengatakan PN Yogyakarta pernah pula menyidangkan dan telah memutus kasus penyebar berita hoax yang mencatut nama Gubernur DIY Sri Sultan HB X yaitu terdakwa Rosyid Nur Rohum SIP warga Oku Timur Sumatera Selatan diganjar vonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Pelaku divonis bersalah karena melakukan penyebar berita hoax dari Sumatera Selatan dan dilaporkan di Polda DIY, lalu disidangkan dan divonis di PN Yogyakarta.

Hal senada disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) PPFN ACSIN Noenoehitoe SH. Ia menegaskan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim.

“Untuk itu kemarin hari Senin (04/05/2020) kami telah melakukan upaya hukum perlawanan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, semoga upaya hukum kami tersebut dikabulkan,” ujarnya.

Ia mengatakan, tempat kejadian dalam perkara ITE mengacu pada teori akibat yang menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik. Dalam perkara penghinaan terhadap Hoky, terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan maupun pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Sementara itu Ketua Bidang Hukum DPP Apkomindo, Vincent Suriadinata SH MH mengatakan jika mengacu dari kasus yang sudah diputus oleh PN Yogykarta dengan terdakwa FI maka dalam perkara ITE diterapkan teori akibat perbuatannya dilihat dimana, bukan saat melakukannya dimana. Sehingga putusan sela yang menyatakan PN Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara dengan terdakwa MS merupakan keliru dan tidak berlandaskan hukum,” tegas Vincent. (Van)

BERITA REKOMENDASI