Kewarganegaraan Pejabat Berhak Diakses Publik

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA (KRjogja.com) – Polemik kepemilikan paspor dan dugaan kewarganegaraan ganda yang menelan korban Archandra Tahar yang harus terdepak dari kursi Menteri ESDM RI dan anggota Paskibraka Gloria Natapradja yang batal dilantik Presiden Jokowi cukup menyita perhatian publik. Kejadian ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat bagaimana bisa negara kecolongan terkait kasus tersebut.

"Kewarganegaraan seseorang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi (UU KIP) bukanlah termasuk klasifikasi informasi yang dikecualikan. Meskipun salah satu alasan mengecualikan informasi adalah informasi yang bersifat pribadi," jelas Wakil Ketua Komisi Informasi DIY Dewi Amanatun Suryani kepada KR, Rabu (17/8).

Namun begitu dijelaskan Dewi, dalam Pasal 17 huruf h UU KIP menyebutkan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Bahkan pada pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP mempertegas kembali bahwa informasi pribadi tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Oleh karena itu dikatakan Dewi sikap kritis publik diperlukan sebagai bagian dari keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan. Namun demikian celah mencari titik kekurangan pejabat negara yang digoreng menjadi isu sensitif patut ditelaah kembali. "Di era keterbukaan saat ini, informasi yang tersebar luas dan mudah didapat termasuk dimiliki dan dikuasai oleh Badan Publik wajib memenuhi prinsip penyampaian informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan wujud penyelenggaraan negara yang baik," ucap Dewi. (M-5)

BERITA REKOMENDASI