Kinerja Belanja Negara di DIY Capai 64,06 Persen

Editor: Agus Sigit

YOGYA, Krjogja.com – APBN hadir di masyarakat dalam bentuk terjaganya Belanja Negara dalam menopang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pandemi Covid-19. Belanja Negara di DIY telah mencapai Rp14,07 triliun atau 64,06 persen dan mampu tumbuh 8,67 persen (yoy) sampai dengan akhir Agustus 2021. Peran penting APBN terus diperkuat dalam memastikan pemulihan ekonomi di masa pandemi sejalan peran aktif masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan keikutsertaan program vaksinasi Covid-19 untuk mencapai target kekebalan komunal di akhir 2021.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Sahat MT Panggabean menyampaikan realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat berupa Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp6,96 triliun atau 58,78 persen dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp7,11 triliun atau 70,24 persen. Realisasi belanja negara didukung
pertumbuhan Belanja K/L sebesar 29,34 persen (yoy) yang dipengaruhi pertumbuhan positif pada semua jenis belanja,
” Realisasi belanja pegawai Rp3,07 triliun atau 66,97 persen yang tumbuh 1,27 persen (yoy) dan realisasi belanja barang Rp2,07 triliun atau 50,47 persen yang tumbuh 16,27 persen (yoy). Realisasi belanja modal mencapai Rp1,80 triliun atau 57,73 persen yang tumbuh signifikan 224,66 persen (yoy) dan realisasi belanja bantuan sosial Rp7,53 miliar atau 46,76 persen yang tumbuh 23,97 persen (yoy),” papar Sahat dikantornya, Rabu (29/9).

Sahat menyatakan dari sisi manfaat yang diberikan kepada masyarakat, capaian output untuk jenis belanja barang cukup bagus sampai dengan akhir Agustus 2021. Di antaranya obat-obatan pada rumah sakit mencapai 70,75 persen dari target 25 paket senilai Rp 292,98 miliar, bantuan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mencapai 30,96 persen dari target 12 PT senilai Rp 65,91 miliar, siswa penerima BOS mencapai 59,45 persen dari target 26.845 siswa senilai Rp28,88 miliar dan bantuan pendidikan mencapai 100 persen dari target 120 orang senilai Rp712 juta

“Capaian output untuk jenis belanja modal antara lain daerah irigasi yang dibangun atau ditingkatkan atau direhabilitasi mencapai 54,56 persen dari target 56,51 Km senilai Rp438,99 miliar, pembangunan jalan strategis mencapai 56,18 persen dari target 6 Km senilai Rp 288,41 miliar dan lain-lain. Sedangkan capaian output jenis belanja bansos berupa siswa penerima PIP mencapai 25,13 persen dari target 249 siswa senilai Rp243,5 juta dan mahasiswa penerima Bidikmisi/ KIP Mahasiswa mencapai 48,11 persen dari target 1.482 mahasiswa senilai Rp16,08 miliar,” tuturnya.

Sementara itu, Sahat menjelaskan realisasi TKDD terdiri dari realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp169,47 miliar atau 68,95 persen dari total alokasi DBH dan DAU Rp3,91 triliun atau 75,28 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp167,01 miliar atau 26,39 persen dan DAK Non Fisik (DAKNF) Rp1,19 triliun atau 61,39 persen. Selanjutnya Dana Keistimewaan (Danais) Rp1,06 triliun atau 80 persen, Dana Insentif Daerah (DID) Rp237,50 miliar atau 72,85 persen dan Dana Desa Rp376,72 miliar atau 81,81 persen.

Penyaluran TKDD tumbuh negatif 6,02 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk itu, peran Pemda sangat penting dalam mendorong realisasi TKDD, salah satunya dengan percepatan pemenuhan syarat penyaluran DAK, baik pada DAK Fisik maupun DAKNF.

“Realisasi Penyaluran DAK Fisik di DIY sampai 31 Agustus 2021 tercatat masih rendah 26,39 persen, dibanding tahun lalu yang mampu mencapai 63,19 persen. Kondisi ini dipengaruhi belum tersalurkannya DAK Fisik dengan mekanisme penyaluran campuran, terutama DAK Fisik Bidang Kesehatan dan terdapat perbedaan mekanisme penyaluran DAK Fisik pada 2020 dan 2021,” imbuh Sahat. (Ira)

 

BERITA REKOMENDASI