Klaster Pendidikan Masuk UU Cipta Kerja, Tamansiswa Bakal Gugat ke MK

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Ki Prof Dr Cahyono Agus, Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) menyatakan kekecewaan janji pemerintah terkait kluster pendidikan dan kebudayaan akan dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Namun ternyata janji tersebut tidak tulus dan tidak dapat ditepati, sampai RUU Cipta Kerja diundangkan atau disahkan jadi UU Cipta kerja,” ucapnya, Selasa (6/10).

Melihat realitas itu, PKBTS tetap menolak klaster pendidikan dan kebudayaan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja. “Maka kami akan memperjuangkan melalui ‘judicial review’ ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Mencermati UU Cipta Kerja pada, Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 65 dinyatakan bahwa: Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan “usaha” sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

BERITA REKOMENDASI