Komisi A DPRD DIY Soroti Administrasi Kependudukan yang Masih ‘Merepotkan’

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Komisi A DPRD DIY mengeluhkan sejumlah pelayanan administrasi kependudukan yang dinilai masih merepotkan masyarakat. Ada sejumlah pelayanan yang mengharuskan masyarakat untuk bolak-balik. Dari kantor kecamatan ke kabupaten dan kembali lagi ke kecamatan. Hal ini membuat pelayanan administrasi kependudukan yang semestinya gratis menjadi mahal karena ada biaya operasional.

Padahal sesuai Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak, disebutkan jika pelayanan terkait hal tersebut bisa dilayani di kantor kecamatan. Namun, fakta di lapangan menyebutkan belum semua pelayanan dilakukan di kecamatan.

"Kalau warga (kecamatan) Depok ke (kabupaten) Sleman, mungkin tidak terlalu jauh jaraknya. Bagaimana kalau rumahnya di Kecamatan Prambanan, Turi atau Cangkringan?" ungkap Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto saat meninjau pelaksanaan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Depok, Kamis (23/1).

Dalam kesempatan tersebut, Eko maupun anggota Komisi A yang lain menyempatkan berbincang dengan warga yang sedang antre maupun petugas di bagian pelayanan. Eko mengungkapkan, perkembangan teknologi informasi harus bisa dimanfaatkan. Termasuk dalam hal pelayanan administrasi publik.

Sempat dipaparkan juga, hingga Desember 2019 kemarin sudah 99,69 persen atau 2.781.908 warga yang wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Sedangkan 8.577 warga belum melakukan perekaman. Dari jumlah tersebut paling banyak di Kabupaten Kulonprogo dengan 3.509 warga. Sedangkan di Kabupaten Sleman 808.564 atau 99,68 persen sudah melakukan perekaman e-KTP.

Sementara itu masih ada 41.346 anak yang berumur 0-18 tahun di Yogyakarta ternyata belum memiliki akta kelahiran anak. Terbanyak di Kabupaten Sleman dengan 20.509 anak.

Mengenai pelayanan administrasi kependudukan tersebut menurut Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Sleman Endang Mulatsih karena regulasi yang mengatur demikian. Di mana untuk proses cetak e-KTP dan KK sudah bisa dilakukan di kecamatan. Sedangkan untuk Surat Keterangan (Suket) dan pencatatan sipil harus dilakukan di dinas.

"KIA juga cetaknya masih di dinas. Sedangkan untuk e-KTP ketersediaan blangko masih menjadi kendala. Dalam satu bulan kita hanya mendapatkan 500 keping. Padahal Suket yang keluar mencapai 16 ribu lembar," imbuhnya. (Awh)

 

BERITA REKOMENDASI