KPPN Yogtya Fokus Preventif, Anggaran Desa Paling Rawan Dikorupsi

YOGYA, KRJOGJA.com – Sektor yang paling rawan dikorupsi adalah anggaran desa, sektor publik dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan aktor tertinggi kasus korupsi yaitu ASN, swasta, Ketua/Anggota DPRD, Kepala Desa dan Kepala Daerah. Wilayah rawan korupsi diantaranya gratifikasi, suap, penyalahgunaan anggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset negara.

Demikian ditegaskan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Dr Oce Madril SH MA dalam Focus Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2018 di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Selasa (5/3). FGD Perpres No.54 Tahun 2018 tersebut juga menghadirkan Satgassus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY Faizal Banu SH MHum dipandu Kepala Seksi (Kasie) Pencairan Dana KPPN Yogyakarta Aryo Budiwidarto.

Menurut Oce Madril, kinerja penindakan kasus korupsi 2018 lalu dilaporkan telah terjadi 454 kasus dengan jumlah tersangka 1.087 orang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,6 triliun. Jumlah suap mencapai Rp 134,7 miliar, pungutan liar mencapai Rp 6,7 miliar dan pencucian uang Rp 91 miliar.

Sedangkan Kepala KPPN Yogyakarta Istu Wahudi mengatakan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta tetap fokus melakukan tindakan preventif pencegahan korupsi baik internal maupun eksternal sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Berbagai program dan kegiatan ini guna memperkuat reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) KPPN Yogyakarta. (Ira)

BERITA REKOMENDASI