Kraton Bantah Akan Ambil Paksa Tanah Sultan Ground

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA (KRjogja.com) – Kraton Yogyakarta ikut serta dalam public hearing bersama Pansus Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di ruang rapat lantai 2 DPRD DIY, Senin (28/11/2016). Diwakili GKR Condrokirono, putri Sri Sultan HB X yang juga Penghageng Kawedanan Hageng Panitropuro, Kraton menyatakan bawasanya adanya Raperdais tersebut tidak akan merugikan masyarakat.

Condrokirono mengatakan adanya peraturan terkait tanah Kasultanan ditujukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan ijin penggunaan lahan yang selama ini dikeluarkan Kraton Yogyakarta berupa kekancingan. Menurut Condro, pada dasarnya Sri Sultan tidak akan menyengsarakan rakyat Yogyakarta dengan mengambil paksa tanah masyarakat seperti yang mengemuka selama ini.

"Dengan adanya Perdais Pertanahan ini jadi lebih tertata betul masyarakat yang menggunakan tanah, dipergunakan sebagaimana mestinya tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan. Pada dasarnya Ngarsa Dalem tidak akan menyengsarakan rakyatnya," ungkap Condro.

Dalam public hearing sendiri terjadi pro dan kontra terkait adanya Raperdais Pertanahan tersebut. Salah satu yang tidak setuju yakni Heri Purnomo dari Forum Peduli Tanah DIY yang menyatakan bawasanya hak asal usul yang tertuang dalam Raperdais tersebut bertentangan dengan UUK dan dikhawatirkan bisa mengarahkan kembali ke Rijksblaad.

"Kami sarankan buat dahulu Perda Pertanahan sebelum Raperda pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten. Tanahnya saja belum ada kok sudah sudah diatur pengelolaannya," ungkapnya.

Sementara Agung dari Sekber Keistimewaan menjadi pihak yang mendukung adanya Raperdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Pakualaman. "Ini kan amanat UUK, jadi harus segera diselesaikan, sudah tidak perlu diperdebatkan," ungkapnya.

Sempat terjadi ketegangan dalam public hearing di mana kelompok yang pro menghendaki kelompok kontra untuk tak memaparkan pandangan secara panjang lebar mengingat Pansus hanya memberikan 10 kesempatan berargumen bagi peserta. Namun demikian diskusi kembali bisa berjalan setelah kedua kelompok ditenangkan oleh pemimpin pansus. (Fxh)

 

 

 

BERITA REKOMENDASI