Kripto dan Robot Trading Marak, Bappebti Optimalkan Peran Regulasi

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRJOGJA.com – Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai regulator berperan melakukan pembinaan, pengawasan hingga penindakan investasi ilegal khususnya dalam Perdagangan Berjangka Komoditi(PBK) di Tanah Air. Peran Bappebti tersebut terus dioptimalkan seiring mencuatnya fenomena Aset Kripto dan Robot Trading di Indonesia saat ini.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan perdagangan Aset Kripto dapat menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk mempercepat, menciptakan dan mendorong upaya pengembangan Ekonomi Digital Indonesia pada 2030. Bitcoin dan Ethereum adalah Aset Kripto yang paling dikenal secara luas saat ini.

” Nilai transaksi Aset Kripto di dalam negeri tercatat Rp 192 triliun hingga Mei 2022 yang masih terpaut jauh dibandingkan nilai transaksi saham atau nilai transaksi Aset Kripto mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama sebesar 48,2% dengan jumlah nasabah Aset Kripto mencapai 14,1 juta per Mei 2022 atau lebih tinggi dibandingkan saham sebanyak 8,85 juta nasabah,” ungkapnya di Kantor Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Yogyakarta, Jumat (24/6).

Tirta Karma menyampaikan ada resiko perdagangan Aset Kripto yaitu fluktuasi harga dan likuiditas. Fluktuasi harga di pasar Aset Kripto terjadi karena mekanisme pasar yang berkaitan erat dengan permintaan dan penawaran harga serta jika kurang likuid, maka investor akan kesulitan dalam menjual aset tersebut.

“Robot Trading/Expert Advisor (EA) dalam perdagangan berjangka komoditi adalah software komputer yang dapat bekerja secara otomatis berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan pada baris-baris programnya. Robot trading tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya user,” jelasnya.

Lebih lanjut Tirta Karma menyatakan ada dua kerugian penggunaan Robot Trading yaitu margin call dan scam. Dalam hal ini Bappebti turun tangan mengatasi investasi ilegal dengan mengoptimalkan peran-perannya mulai dari pengaturan kebijakan PBK, pembinaan, pengawasan dan penindakan. ” Kami sekaligus meminta masyarakat menjadi pelanggan yang cerdas jika ingin melakukan investasi dalam PBK dengan memastikan 2L yaitu legal dan logis.Berinvestasilah pada jenis komoditi yang telah terdaftar dan diperdagangkan Perusahaan yang juga telah terdaftar di Bappebti” pungkasnya. (Ira)

BERITA REKOMENDASI