Kunjungi Puskesmas Tegalrejo, Putri Mahkota Denmark Kagum Hal Ini

YOGYA, KRJOGJA.com – Ada kesamaan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dengan Denmark. Terutama dalam upaya pendidikan kesehatan reproduksi kepada generasi muda. Yang membedakan hanya dari segi penerimaannya.

Sebagai salah satu negara maju, masyarakat Denmark lebih terbuka dan mau menerima informasi. Termasuk tentang kesehatan reproduksi dan itu cukup memudahkan pemerintah setempat. Tidak demikian dengan masyarakat Kota Yogyakarta. Kesehatan reproduksi masih dianggap sebagai hal yang tabu. Apalagi kalau sampai masuk ke lingkungan sekolah.

Hal tersebut muncul dalam dialog antara putri mahkota Denmark Mary Elizabeth Donaldson dengan petugas Puskesmas Tegalrejo Kota, Rabu (4/12/2019). Tiba sekitar pukul 09.52 WIB, Mary Elizabeth. Turut dalam rombongan Menteri Pembangunan Denmark Rasmus Prehn dan Direktur Eksekutif United Nations Fund for Population Activities (UNPFA) atau Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Aktivitas Kependudukan PBB Natalia Kanem.

Pertemuan berlangsung tertutup. Media tidak diperbolehkan masuk dan hanya bisa menyaksikan dari layar monitor. Itupun tidak disertai dengan audio yang memadai. Bahkan juga tidak diberi kesempatan untuk wawancara. Rombongan meninggalkan puskesmas sekitar pukul 11.22 WIB.

Informasi tentang kunjungan tersebut hanya bisa didapat dari Kepala Puskesmas Tegalrejo dr Abdul Latief. Menurutnya, Mary Elizabeth mengunjungi Puskesmas Tegalrejo untuk mengetahui tentang program kesehatan reproduksi remaja, ibu hamil dan keluarga berencana. Karena remaja di dunia saat ini rentan dengan kasus KTD.

Di Kota Yogyakarta sendiri sepanjang 2018 kemarin terdapat 294 kasus Kehamilan Tidak Diinginkan. Dari jumlah tersebut 175 adalah remaja. Tentu itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. "Beragam upaya sudah kita lakukan guna mencegah kasus tersebut," kata dr Abdul Latief.

Sayangnya, ketika ingin sosialisasi tentang alat dan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah, petugas kesehatan beberapa kali mengalami penolakan. Terutama jika sosialisasinya berkaitan dengan alat kontrasepsi. Pihak sekolah berdalih jika itu belum saatnya, karena usia sekolah.

"(Sekolahnya) Beragam. Mulai dari jenjang SD-SMA. Padahal tujuan kami untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi. Namun, itu tetap menjadi tantangan. Kami sedang berupaya membuat materi yang disesuaikan dengan usia sasaran," katanya.(Awh/Ati)

BERITA REKOMENDASI