Lakukan Pungli, Terancam Pidana

YOGYA,KRJOGJA.com – Pemungutan liar (pungli) khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih marak dipraktekan oleh para oknum penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah karena banyaknya ijazah para siswa yang ditahan di sekolah.

"Banyak orang tua atau wali murid yang merasa keberatan dan merasa tidak adil biaya pungutan yang dilakukan sekolah-sekolah karena penggunaanya terkesan mengada-ngada. Misalnya pengambilan Ijazah," kata Sekertaris Sarang Lidi Yogyakarta Yuliani Putri Sunardi pada saat jumpa pers di kantor LBH Yogyakarta, Senin ( 24/06/19).

Dia menjelaskan pada Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomer 20 tahun 2003 ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa dipungut biaya dan telah dianggarkan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD).

Kendati demikian, kata Yuliani hingga hari ini biaya yang telah dianggarkan oleh pemerintah tersebut masih ditambah biaya lain yang dibebankan pada orang tua dengan modus pungutan.  Akibatnya, enahanan ijazahsetiap tahun bertambah. Persoalannya karena siswa belum membayar pungutan. 

"Berbeda lagi dengan yang namanya sumbangan. Karena kalau sumbangan, tidak menyumbang juga tidak apa apa harusnya ijazah tidak ditahan. Jadi saya terus terang saja itu adalah pungutan. Di Negeripun ada penahanan ijazah apalagi di Swasta,"ucapnya.

Sementara itu untuk mencegah pungli, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, bahwa penahanan ijazah adalah sangat keliru. Pun tidak diperbolehkan tidak boleh disangkut pautkan dengan keuangan. 

"Kami bisa tuduh hal itu adalah penggelapan dan bisa melaporkan sekolah sekolah itu menggelapkan ijazah. Ujung ujungnya bisa pidana karena ijazah merupakan dokumen negara yang boleh menyimpan adalah yang punya nama ijazah itu,"tegasnya.

"Jika ijazah ditahan, anak tidak bisa bekerja untuk merubah nasibnya itulah kegunaan ijazah,"sambungnya.

Ia mengimbau kepasa para orang tua yang memiliki permasalahan ini, untuk segera mengambil Ijazahnya. Bsik itu siswa SD, SMP, maupun SMA.

"Yang ijazahnya ditahan diambil saja tidak apa apa. Kalau tidak boleh diambil, kami buka posko-posko dibeberapa titik nanti kita dampingi untuk pengambilan ijazahnya.
Yang jelas ijazah yang ditahan itu milik mereka yang belum melunasi pungli pemungutan liar," pungkasnya. 

Adapun posko-posko pengaduan terkait yang didirikan di DIY yang memiliki tiga problem seperti pungutan liar, penahan ijazah dan masalah sistem zonasi. 

1. AKSAEA : perum bumi cemerlang B5, Rt11 RW04, Tegalrejo, Yogyakarta.
2. Sarang Lidi: Kranon Uh 6 No. 587 D Sorositan Yogyakarta.
3. IDEA : Jl. Kaliurang Km5 Gang Tejomoyo CT III 3 Yogyakarta
4. PUNDI : Gang Melati No. 329 RT18 RW06 Karangsari, Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta.
5. SATU NAMA : Jl. Sambisari Nom 99 Duwet, Sedangadi, Mlati, Sleman.
6. LBH Yogyakarta : Jl. Benowo No. 309, Prenggan, Kota Gede, Yogyakarta. ( Ive).

BERITA REKOMENDASI