Lantik Pimpinan DPD Baru, MA Ajarkan Pembangkangan Hukum

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Mahkamah Agung (MA) melantik pimpinan baru DPD RI dalam rapat yang dilangsungkan di Jakarta, Selasa (04/04/2017) kemarin. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk hal buruk lantaran lembaga negara tersebut mengajarkan pembangkangan terhadap hukum yang berlaku.

Anggota DPD dari Dapil DIY, Cholid Mahmud menegaskan, saat ini politik DPD sudah keluar dari koridor yang seharusnya. Pasalnya, Cholid mengibaratkan MA yang harusnya berperan sebagai wasit malah ikut terlibat dalam permainan.

"MA sudah membatalkan tata tertib sebagai dasar pemilihan, otomatis kembali ke yang lama, tetapi malah dilanggar. Setelah Paripurna dibacakan putusan MA itu diselesaikan sebagaian temen-teman DPD masih terus bersidang yang akhirnya melahirkan pimpinan yang baru itu," terangnya ketika dihubungi, Rabu (05/04/2017).

Pimpinan baru DPD RI disebut Cholid tak memiliki dasar hukum pasalnya tata tertib yang mensyaratkan pergantian dalam periode 2,5 tahun sudah dicabut beberapa hari sebelumnya. "Lha uniknya kok MA malah melantik pimpinan baru," imbuhnya dengan nada bertanya.

Dinamika yang dilakukan DPD disebut Cholid juga memberikan contoh buruk bagi masyarakat secara luas. Hal tersebut tak dipungkiri membuat stigma masyarakat negatif pada wakil yang ada di DPD RI.

"Setidaknya masyarakat kita didik untuk tahu bagaimana penegakan hukum yang benar. Target hasil kita tidak yakin, saya kasihan dengan akal sehat masyarakat. Menurut saya ketidakberesan dalam penegakan hukum di negara kita perlu diungkap ke publik," pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI