Lepaskan Ego Sektoral, Informasi ke Publik Harus Sepemahaman

YOGYA, KRJOGJA.com – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prof. Dr. Widodo Muktiyo menekankan kepada Humas Kementerian/ Lembaga untuk memanfaatkan sekaligus mewaspadai perkembangan teknologi. 

Di Era 4.0 ini, katanya, Humas harus berani melakukan terobosan, inovasi dan cara baru dalam menyikapi suatu permasalahan. “Sebagaimana arahan umum Presiden, kita harus melepaskan ego sektoral, fokus di impact dan outcome. Bukan lagi hanya proses dan output,” ujar Widodo saat membuka Forum Tematik Bakohumas Kementerian Koperasi dan UKM, di Hotel Grand Keisha, Yogyakarta, Rabu (9/10).

Menurutnya konten diseminasi yang memuat isu-isu sektoral maupun lintas sektoral, khususnya Program Prioritas Pemerintah yang dibuat oleh institusi terkait dan/atau melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar informasi yang disampaikan oleh Pemerintah kepada publik satu pemahaman.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi mengatakan, pelaku koperasi dan UKM harus mampu menangkap perkembangan jaman. Penetrasi pengguna internet di Indonesia yang sangat masif sejatinya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing.

"Saat ini keberadaan internet telah mengubah perilaku masyarakat baik dalam bekerja, berkomunikasi maupun dalam berbelanja. Kehadiran teknologi dan semakin maraknya e-commerce dapat dijadikan alat bantu untuk menerapkan strategi efisiensi usaha serta meningkatnya daya saing," katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM juga melaksanakan Reformasi Koperasi melalui tahapan Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan. Melalui tahapan tersebut, koperasi dituntut untuk tidak sekedar besar dari sisi kuantitas, namun harus berkualitas.
"Dengan demikian koperasi dapat tumbuh menjadi koperasi yang sehat, kuat dan mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya," ujar Sri Nurkyatsiwi.

Terkait dengan kondisi koperasi di tanah air, Pengamat Koperasi Suroto menyatakan bahwa dalam kontribusi bisnisnya, didominasi usaha simpan dan pinjam hiingga kurang lebih 90 persen. Sedangkan koperasi di sektor riil kurang berkembang, serta kehilangan dinamisasi dan sindrom ketergantungan.

Sementara dari sisi regulasi, produk regulasi sektoral ekonomi dan kemasyarakatan masih menempatkan koperasi menjadi subordinatif, diskriminatif dan bukan eliminatif. Selain itu belum banyak memberikan insentif yang memadai untuk pertumbuhan koperasi.

“Regulasi perkoperasian kita sendiri (UU no. 25 tahun 1992) Masih belum imperatif dan sudah kurang relevan dengan perkembangan jaman,” ujar Suroto seraya menambahkan, koperasi penting artinya dalam rangka menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang berkeadilan dan demokratis.

Oleh karena itu, dibutuhkan perombakan paradigma, regulasi dan kelembagaan agar memadai bagi pertumbuhan koperasi. “Koperasi harus didorong berakselerasi dengan era 4.0 dan menjadi kekuatan penyeimbang,” tandas Suroto.

Dalam pandangan Ketua Kopma UGM Ika Rizky Fauziah Abdullah, eksistensi koperasi milenial saat ini tidak hanya dilihat melalui volume usaha. Menurutnya prestasi dan reputasi yang dimiliki oleh koperasi dapat menjadi bukti dari komitmen untuk selalu aktif dalam gerakan perkoperasian dan memberikan manfaat bagi anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya. (Ogi)
 

BERITA REKOMENDASI