Lindungi Sisi Hukum, Pekerja Informal Tuntut Pemda DIY Keluarkan Perda

YOGYA, KRJOGJA.com – Puluhan pekerja informal dari berbagai wilayah DIY berkumpul di halaman lobi kantor DPRD DIY Senin (10/12/2018) siang untuk memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka membawa harapan untuk pemerintah DIY untuk segera membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum keberadaan sebagai pekerja lantaran tak masuk dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Amin Muftiana Direktur Yasanti, salah satu yayasan yang menaruh atensi pada pekerja informal mengatakan pihaknya berharap segera terwujudnya Perda di DIY sehingga ada perlindungan hukum pekerja informal. Menurut dia, selama ini jumlah pekerja informal yang jumlahnya lebih dari 50 persen tak memiliki perlindungan secara hukum. 

“Ada pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, buruh gendong dan pekerja informal lainnya. Hak sebagai pekerja bisa terlindungi secara hukum, karena selama ini hak sebagai pekerja seperti jaminan sosial dan lain sebagainya tak ada. Ini pertemuan kesekian kalinya dan DPRD mengaku siap mendorong adanya Perda, harapan kami bisa tahun depan,” ungkapnya. 

Selama ini menurut Amin, belum ada undang-undang yang mengatur terkait pekerja informal tersebut. “Perda di DIY ini harapannya menginsiasi, harapannya semoga cepat,” sambungnya. 

Sementara Warisah, Ketua Serikat Federasi Pekerja Informal Bantul mengatakan selama ini pemerintah belum memahami secara menyeluruh apa sebenarnya definisi pekerja informal. Definisi yang seolah sering kali mencuat hanya Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang ternyata hanya salah satu diantara banyak bidang kerja informal. 

“Ada pekerja rumahan yang mengambil pekerjaan UMKM, dikerjakan di rumah lalu jika selesai dikembalikan pada pemberi kerja dan mendapatkan upah. Ini juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tandasnya. 

Di DIY sendiri Jaringan Advokasi Melindungi Pekerja Informal Yogyakarta mencatat 37 ribuan orang bekerja sebagai pekerja informal di berbagai sektor. Permasalahan pun muncul di mana pekerja informal hanya mendapatkan upah minim dan tanpa perlindungan negara. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI