LKPD 2019 Serapan Baik, Kepentingan Warga Terjamin

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemkot Yogya akhirnya mampu menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Upaya tersebut tak lain untuk meningkatkan kinerja keuangan pada tahun ini. Semakin baik serapan anggaran maka kepentingan warga dipastikan akan semakin terjamin. 

"Jika sebelumnya LKPD kami serahkan akhir Maret, alhamdulillah kali ini tepat tiga puluh hari setelah tutup tahun 2019 sudah bisa kami serahkan. Dua bulan lebih cepat dari sebelumnya. Kami komitmen, untuk selanjutnya paling lambat lima belas hari setelah tutup tahun bisa kami serahkan," tandas Walikota Yogya Haryadi Suyuti, di sela penyerahan LKPD 2019 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI DIY Andri Yogama, Kamis (30/1/2020). 

Dalam LKPD mencakup laporan realisasi APBD 2019, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya BPK RI DIY akan melakukan pemeriksaan atau audit atas laporan tersebut. Hasilnya menjadi dasar laporan pertangungjawaban yang akan disampaikan eksekutif ke legislatif sekaligus bahan pembahasan perubahan anggaran 2020.

Haryadi menjelaskan, salah satu tolok ukur kinerja pembangunan ialah realisasi atau serapan anggaran. Sepanjang tahun 2019 pihaknya menerapkan skema evaluasi tiap triwulan, semester dan akhir tahun. Dengan skema tersebut kegiatan fisik maupun keuangan dapat diawasi dengan baik. Sehingga setiap persoalan yang ditemui tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat langsung dikoordinasikan untuk dicarikan solusi dengan segera. 

"Harapan kami hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK RI juga bisa cepat. Apa yang sudah kami kerjakan, bisa kami pertanggungjawabkan ke masyarakat. Masyarakat pun bisa bersama-sama mengawal jalannya pembangunan," urainya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, mengungkapkan pihaknya akan terus berupaya tertib administrasi keuangan. Penyerahan LKPD yang lebih awal juga akan berdampak semakin cepatnya penyusunan perubahan anggaran. Jika tahun-tahun sebelumnya perubahan anggaran selalu dibahas pada September, maka tahun ini ditargetkan mampu diajukan ke dewan pada Juni. Dengan begitu, harapannya APBD Perubahan 2020 sudah bisa ditetapkan paling lambat pada Agustus.

Semakin cepat APBD Perubahan diselesaikan, maka sisa waktu penyerapan hingga akhir tahun akan semakin baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan masih cukup waktu untuk pekerjaan fisik dengan skala besar yang mendesak. "Kalau dulu misalnya ada kerusakan infrastruktur yang butuh dana besar dan belum teralokasikan dalam APBD murni, maka kelak bisa dipenuhi melalui perubahan anggaran. Ada banyak manfaat yang bisa dinikmati masyarakat jika serapan anggaran bagus," jelasnya.

Wasesa menambahkan, mitra kerja di lembaga legislatif juga memiliki komitmen dalam optimalisasi pembangunan di Kota Yogya. Dirinya pun optimis, pengawasan kegiatan pemerintah yang dilakukan dewan selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Sementara Kepala Perwakilan BPK RI DIY Andri Yogama, mengapresiasi upaya Pemkot yang menyerahkan LKPD 2019 lebih awal. Internalnya pun akan langsung melakukan pemeriksaan dalam tempo 40 hari kerja ke depan. Selama proses audit, Andri berharap tim dari Pemkot aktif berdiskusi manakala ditemukan persoalan. "Kami pun berharap, kelak bukan saja nilainya yang bagus namun juga aspek kemanfaatan bagi masyarakat bisa semakin dirasakan dari hasil kinerja keuangan yang lebih baik ini," katanya.(Dhi)

BERITA REKOMENDASI