Mahfud MD : Penerbitan Kartu Nikah Tak Efekif

YOGYA, KRJOGJ.com – Adanya kebijakan pemerintah untuk menerbitkan kartu nikah, yang nantinya akan menggantikan buku nikah pada 2020, dinilai kurang efektif. Meski secara teknis administratif tidak ada masalah. Rencana pemerintah untuk menerbitkan kartu nikah dengan tujuan lebih praktis (mudah dibawa) dan bisa lebih mengokohkan ketahanan keluarga, dinilai kurang efektif dan pemborosan.

Apalagi model kartu nikah yang didesain mirip ATM dikhawatirkan justru lebih mudah hilang, karena ada kecenderungan selalu dibawa kemana-mana. "Memang secara teknis administrasi penerbitan kartu nikah tidak masalah, tetapi kalau buku nikah masih tetap ada, maka penerbitan kartu nikah itu justru pemborosan. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Kalau hanya untuk menyesuaikan dengan teknologi biar terlihat maju akan menjadi tidak efektif,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Dr Mohammad Mahfud MD di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (13/11).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) mencoba terobosan inovasi berupa penerbitan kartu nikah. Inovasi ini diklaim sejalan dengan peluncuran Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Wabsite (Simkah Web). Bahkan untuk pembuatan kartu yang memuat data digital pernikahan dan diterbitkan gratis tersebut,
Kemenag telah menyiapkan anggaran pembuatan sebesar Rp 1 miliar.

Menurut Mahfud MD, adanya kartu nikah model ATM, selain lebih berpotensi untuk hilang karena dibawa kemana-mana, juga bukan sebuah kreativitas yang luar biasa. Meski demikian, dirinya mempersilakan sepenuhnya kepada Kementerian Agama untuk mengambil keputusan. Apakah tetap melanjutkan penerbitan kartu nikah karena kemungkinan memiliki alokasi dana cukup banyak. ”Bagi saya pembuatan kartu nikah itu, tidak jelek, tapi juga tidak baik, melainkan biasa-biasa saja.” tegas Mahfud. (Ria)

BERITA REKOMENDASI