Mahfud MD Sebut UU MD3 Upaya DPR Terapkan Ilmu “Kebal”

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Munculnya pasal ‘meresahkan’ di Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) hasil revisi yakni pasal 122 huruf K yang menyebutkan Makhamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, pasal 73 terkait mewajibkan Polri menjemput paksa seseorang atau lembaga pemerintah yang dipanggil DPR dan pasal 245 tentang aparat penegak hukum yang harus meminta surat dari MKD jika ingin memanggil anggota DPR terkait kasus pidana mendapat kritikan keras dari berbagai pihak. 

Salah satu yang menyatakan ketidaksetujuannya dan memprotes adalah pakar hukum tata negara yang juga Ketua Makhamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Kepada wartawan ditemui di Kepatihan, Senin (19/2/2018) Mahfud mengatakan pasal-pasal tersebut adalah upaya DPR untuk mencari kekebalan diri dari hukum. Menurut dia, seharusnya apa yang dinilai sebagai hak imunitas anggota DPR adalah hanya saat berbicara di depan umum dalam forum resmi. 

“Saya setuju dengan masyarakat, kita protes ini dan bagaimana caranya itu nanti. Mereka (DPR) mengebalkan diri dan hak imunitas seperti itu kriminil, kalau anggota DPR korupsi, memperkosa sekretaris, jadikan ruangan di gedung DPR sebagai tempat transaksi narkoba itu tak perlu ijin presiden untuk menangkap,” tegas Mahfud. 

Tak hanya itu, Mahfud juga menyoroti terkait pasal 122 huruf K yang menurut dia tak perlu dituliskan dalam UU MD3. Menurut dia, pasal tentang penghinaan telah diatur secara detail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga tak perlu lagi diurus oleh MKD. 

“Ini berlebihan, kalau orang penghina sudah ada pasalnya di KUHP mengapa diatur lagi di sini, artinya merampas wewenang penegak hukum padahal DPR bukan lembaga penegak hukum tapi lembaga politik. Kalau terhina lapor saja sudah ada pasal KUHP kok, tak boleh ikut campur MKD itu,” ungkapnya lagi. 

Sementara terkait pasal 73 yakni mewajibkan Polri menjemput paksa seseorang atau lembaga pemerintah yang dipanggil DPR, Mahfud menilai hal tersebut sangat mungkin bagi lembaga parlemen. Namun Mahfud meminta untuk dipertegas apakah pihak yang dipanggil sebagai saksi fakta ataukah ahli. 

“Dalam hukum tata negara, pemanggilan paksa memang diatur. Namun harus jelas juga pasal ini untuk saksi fakta atau saksi ahli. Kalau saksi ahli sangat mungkin menolak panggilan jadi harus dibedakan antara saksi fakta dan ahli,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI