Masyarakat Gelar Orasi, Tolak Pimpinan DPD RI Ilegal

YOGYA,KRJOGJA.com – Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan 'Forum Masyarakat Cinta Jogja dan Indonesia' menggelar orasi di Titik Nol KM, Rabu (7/6/2017). Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap kekisruhan pemilihan jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berujung kudeta kepada GKR Hemas dan kekerasan terhadap Muhammad Afnan Hadikusumo, senator asal Yogyakarta.

Dalam aksi yang berlangsung selama dua puluh menit tersebut, massa turut membawa spanduk bertuliskan 'Tolak Pimpinan DPD Ilegal' hingga 'Lawan Premanisme di DPD RI' dan menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka meyakini bahwa pimpinan DPD RI saat ini, Osman Sapta Odang adalah pemimpin yang tidak sah karena melawan hukum dan konstitusi. Mereka juga meminta agar Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh GKR Hemas dan kawan-kawan guna menjaga kewibawaan hukum.

"Kami mengajak masyarakat Yogya untuk melawan tindakan tersebut karena itu melanggar hukum dan konstitusi," ujar Koordinator Aksi, Agung Murhandjanto ketika dijumpai KRjogja.com selepas orasi. Ia menjelaskan ini merupakan bentuk sosialisasi yang perlu dilakukan guna menolak kepemimpinan Osman Sapta Odang yang dianggap tidak sah. Menurutnya, DPD RI merupakan representasi masyarakat bukan partai politik.

Sedangkan, keadaan saat ini menunjukan kurang lebih 60 fungsionaris partai duduk di DPD RI. Dalam kesempatan tersebut, ia menambahkan akan ada forum diskusi publik di Kantor Perwakilan DPD RI Yogyakarta di Jalan Kusumanegara No 133, Yogyakarta, hari ini, Kamis (8/6/2017). Bersama masyarakat, perwakilan dari pimpinan ilegal itu akan diajak diskusi terkait fungsi DPD yang sebenarnya.

"Adanya fungsionaris partai di DPD itu menyalahi aturan, kami tidak anti partai politik, kami berusaha mendudukan porsinya sesuai konstitusi," imbuh Agung. (*-1)

BERITA REKOMENDASI