Melindungi Masyarakat dengan Sistem Hukum Kuat

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Indonesia merupakan negara hukum. Namun dalam kenyataannya sistem hukum di negeri ini belum berjalan dengan dan hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Permasalahan ini perlu diurai dan kesadaran bersama untuk menuju negara hukum yang sebenarnya.

Anggota DPD RI Cholid Mahmud mengatakan, diakui atau tidak masih banyak timbul permasalahan dalam sistem hukum negeri ini. Sehingga dalam pelaksanaanya hukum menjadi tak efektif untuk diterapkan dan kurang mampu melindungi masyarakat.

“Konstitusi kita menegaskan bahwa negara kita adalah negara hukum. Namun masih banyak persoalan yang menunjukkan bahwa sistem hukum belum tertata dengan rapi, pengakannya juga masih banyak masalah,” kata Cholid Mahmud dalam sosialisasi empat pilar bangsa dengan tema ‘Sistem Hukum Indonesia dan Dinamika Penegakannya’ di kantor DPD DIY, Rabu (18/11/2020).

Cholid Mahmud menegaskan, undang-undang sebagai landasan hukum juga dinilai disusun bukan atas kepentingan rakyat. Bahkan tak jarang publik menjumpai rancangan undang-undang yang dinilai disusun secara tergesa dan diam-diam serta tiba-tiba sudah ditetapkan.

“Yang begini kedepan harus dibenahi, termasuk daya kritis publik terhadap sistem hukum. Peran publik di dalam sistem legislasi dibutuhkan, berperilaku kritis terhadap penegakan hukum juha diperlukan,” jelasnya.

Ia juga mengatakan idealnya hukum dibuat untuk mencapai tujuan negara, namun kadang ada undang-undang yang lepas dari tujuan itu, misal Omnibus Law. Menurut Cholid Mahmud, proses pembahasan Omnibus Law ini banyak keluhan dan partisipasi publik yang belum banyak dilibatkan.

Peran publik sangat penting dalam pembahasan undang-undang. Oleh karena itu ia meminta masyarakat untuk turut mengawal dan kritis terhadap segala dinamika yang terjadi di negeri ini. (*)

BERITA REKOMENDASI