Mendesak, Regulasi Bendera dan Jadwal Kampanye

YOGYA, KRJOGJA.com – Regulasi terkait bendera parpol serta jadwal kampanye dinilai mendesak untuk diterbitkan. Hal ini lantaran kedua hal tersebut masuk dalam indeks kerawanan Pemilu 2019 yang dipetakan oleh Bawaslu Kota Yogya.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Yogya Tri Agus Inharto, sepanjang belum ada regulasi yang mengatur maka pola pengawasan dan perlindungan hukumnya menjadi sulit untuk ditegakkan. "Kami sudah menerima tujuh laporan mengenai perusakan alat peraga kampanye. Namun justru hampir semuanya berupa perusakan bendera. Terus terang, kami bersama kepolisian juga sulit menindaklanjuti karena belum ada regulasinya," tandasnya usai rapat koordinasi di Komisi A DPRD Kota Yogya, Selasa (8/1).

Berbeda halnya dengan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, rontek dan lainnya. Regulasi tersebut sudah diatur secara jelas melalui Perwal 55/2018. Sehingga jika terjadi perusakan oleh oknum tidak bertanggung jawab maka hal tersebut bisa dibawa ke ranah pidana.

Tri Agus mengaku, kejadian perusakan bendera parpol yang terakhir terjadi di kawasan Kotagede. Kasus tersebut bahkan hampir menyebabkan gesekan antarpendukung namun beruntung berhasil dikendalikan. "Dengan adanya regulasi yang jelas, maka peserta kampanye bisa memasang peraga kampanye, dan pemasangan tersebut dilindungi oleh hukum. Regulasi itu ranahnya di KPU," imbuhnya.

Sedangkan untuk jadwal kampanye, Tri Agus mengatakan, meskipun saat ini baru memasuki tahap pertemuan terbatas, namun massa yang boleh dihadirkan jumlahnya cukup banyak yaitu maksimal 1.000 orang jika diselenggarakan di tingkat kota/kabupaten. Jumlah maksimal massa yang boleh dihadirkan akan bertambah jika kampanye terebut diselenggarakan untuk tingkat DIY yaitu maksimal 2.000 orang dan maksimal 3.000 orang jika diselenggarakan untuk tingkat nasional.

"Jika kebetulan pada waktu yang sama juga digelar kegiatan kampanye di kabupaten lain dengan jumlah massa yang juga banyak, maka hal itu juga bisa berpotensi menimbulkan gesekan atau kerawanan. Oleh karena itu, jadwal kampanye sudah perlu diatur," imbaunya.

Komisioner Bawaslu Kota Yogya Noor Harsya Arya Samudro, menambahkan validitas daftar pemilih juga masuk dalam indeks kerawanan Pemilu 2019. Hal ini lantaran di Kota Yogya banyak terdapat pondok pesantren, perguruan tinggi serta asrama mahasiswa luar daerah. Manakala banyak pemilih yang hendak menggunakan hak pilihnya di Kota Yogya namun tidak terakomodasi, maka bisa menjadi persoalan tersendiri. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI