Mengenal Pengelolaan Keuangan Haji BPKH

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menerbitkan e-paper bertajuk ‘Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH’ sebagai bentuk transparansi dan sosialisasi mengenai tugas dan tanggungjawab lembaga itu. Peluncuran buku ini dilakukan dalam momentum peringatan milad BPKH ke-3 pada 10 Juni 2020 silam. Seperti apa isi buku yang dapat didownload di laman resmi lembaga itu? Mari kita cek bersama.

Secara keseluruhan ada 7 bab yang disajikan dalam buku tersebut mulai dari selayang pandang mengenai BPKH, arah investasinya, kemudian investasi surat berharga, investasi langsung dan lainnya, kinerja investasi, pengelolaan investasi di beberapa negara yang dapat dijadikan acuan, serta manajemen risiko investasi BPKH.

Sebagian besar masyarakat tentunya sudah pernah mendengar tentang BPKH, sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Perangkat hukum tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan haji yang dilakukan institusi ini mesti berasaskan pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Asas-asas itu bukannya tanpa tujuan. UU yang merupakan representasi kedaulatan rakyat menggariskan tujuan pengelolaan adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelengaraan ibadah haji (BPIH) serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Sebelum melangkah lebih jauh, publik perlu mengetahui mengapa BPKH perlu melakukan investasi dana haji. Beny Witjaksono, Anggota BPKH menerangkan investasi itu bertujuan untuk menghasilkan nilai manfaat yang akan digunakan menutup kekuarangan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun atau dikenal dengan istilah subsidi. Nilai manfaat itu pun bisa dinikmati oleh calon jemaah yang masuk dalam daftar tunggu keberangkatan.

Perlu juga diketahui, penempatan investasi keuangan haji oleh BPKH dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah seperti giro, deposito berjangka dan tabungan. Investasi keuangan haji pun dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Yang pasti, itu semua dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, serta investasi haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

Mari kita ulas lebih mendetail. Tahun 2018, dana haji yang dikelola BPKH itu ditempatkan di bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp 65,5 triliun atau sekitar 58 persen. Ketika itu, jumlah ini dinilai belum ideal karena masih kurangnya instrumen investasi keuangan di pasar modal yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain alasan tersebut, penempatan hingga 58% dari total penempatan adalah alasan pertimbangan likuiditas, karena instrumen yang digunakan pada investasi di bank syariah adalah deposito yang maksimal memiliki tenor 1 tahun.

Sementara data terbaru 2019, menunjukkan bahwa alokasi dana haji terkonsentrasi sebesar 43,68 persen pada penempatan dana di deposito BPS-BPIH atau kalau diuangkan persentase itu sama dengan Rp54,30 triliun.

Penempatan dana haji pada instrumen investasi di bank syariah yang beragam bertujuan untuk memperoleh return yang cukup baik. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) ditetapkan sesuai dengan UU No 34/2014, PP 5/2018 dan Peraturan BPKH No 4/2018. Syarat untuk menjadi BPS-BPIH adalah memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi informasi dan virtual account, pengembangan produk, permodalan dan kemampuan cash management.

Sementara itu, untuk investasi surat berharga pada 2018, dana yang dialokasikan oleh BPKH sebesar Rp 46,9 triliun atau 42 persen. Sementara berdasarkan data 2019, dana yang diinvestasikan meningkat karena mencapai Rp70,02 triliun atau 56,32%.

Adapun nilai manfaat 2018 per instrumen dan yang diinvestasikan sebesar Rp2,6 triliun atau 46 persen dan penempatan pada bank syariah sebesar Rp3,1 triliun atau 54 persen. Dengan pengelolaan portofolio investasi tersebut, hasil atau nilai manfaat yang bisa diraih BPKH sepanjang 2018 sekitar Rp5,7 triliun. Rata-rata imbal hasil yang diperoleh dari berbagai jenis instrument penempatan adalah 5,07 persen, nilai rata rata imbal hasil tersebut adalah hasil dari investasi pada surat berharga yang memiliki persentase imbal hasil 5,54% sedangkan penempatan pada bank syariah dengan nilai return 4,74 persen.

Sementara itu untuk 2019, nilai manfaatnya mencapai Rp7,37 triliun. Angka ini melewati target 2019 yakni sebesar Rp7,22 triliun, atau secara persentase mencapai 102,08%. Nilai manfaat tersebut diperoleh dari hasil penempatan BPS-BPIH yaitu sebesar Rp2,98 triliun dan hasil investasi sebesar Rp4,39 triliun, termasuk pengelolaan dana abadi umat (DAU). Perolehan nilai manfaat ini meningkat sebesar 29,30% dibandingkan dengan perolehan nilai manfaat pada 2018.

Manajemen Risiko

Beny Witjaksono mengatakan bahwa setiap investasi mengandung risiko namun, BPKH telah mengklakulasikan rencana investasi secara matang sehingga risiko yang dihadapi berkarkteristik rendah sampai moderat seperti investasi pada surat berharga syariah negara (SBSN) hingga sukuk korporasi.

Setiap rencana investasi yang direkomendasikan oleh Komite Pengembangan Keuangan Haji BPKH kepada Dewan Pelaksana BPKH mesti pula disampaikan kepada Dewan Pengawas BPKH untuk dilakukan penilaian dan persetujuan. Hal ini bertujuan memastikan bahwa rancangan investasi yang telah melalui kajian terkait berbagai aspek seperti aspek jenis investasi, aspek hukum, imbal hasil investasi dan risiko yang melekat, serta sesuai kebijakan dan prosedur internal BPKH, perundang-undangan atau produk hukum terkait yang berlaku.

Dewan Pengawas akan melakukan persetujuan setelah melakukan penilaian terhadap rancangan tersebut. Proses persetujuan melalui mekasnisme Rapat Gabungan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Sifat rapat gabungan antara keduanya memiliki kewenangan tertinggi terkait investasi Keuangan Haji. Sehingga proses check and balance dalam pengendalian risiko berjalan.

Tidak sampai di situ, evaluasi pun terus dilakukan dengan cara anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi memberikan laporan tertulis ke Badan Pelaksana mengenai pelaksanaan investasi dan risiko investasi sedikitnya setiap bulan. Laporan ini menjadi pertimbangan, apakah divestasi investasi atau tetap dilanjutkan. Laporan ini adalah sebagai bentuk pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Kemudian menelaah kecukupan pengendalian intern dalam mengurangi dampak dari risiko yang sudah diidentifikasi serta menyusun rencana untuk meningkatkan pengendalian risiko yang dirasakan belum efektif. Laporan ini dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan

Inilah mekanisme yang ditempuh sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan umat sehingga bisa dipastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan, akuntabel dan terpercaya. Di samping itu, baik Badan Pelaksana maupun Badan Pengawas, digawangi oleh tokoh-tokoh yang profesional dan memahami seluk beluk investasi syariah.

Tidak sampai di situ saja. Pelaksanaan pengelolaan BPKH pun turut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara berturut-turut pada 2018 serta 2019 memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada instansi pengelola dana haji ini. Capaian ini patut diacungi jempol mengingat keberadaan BPKH yang belum melewati usia 5 tahun.

Itulah sekemulit kerja BPKH yang memanggul amanat umat untuk menyukseskan perjalanan haji jemaah asal Indonesia. Semua dilakukan secara cermat, transparan dan akuntabel sehingga bisa dipantau oleh masyarakat.

Untuk lebih mengatahui pengeloaan dana haji di tanah air, BPKH serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajahmada Yogyakarta (UGM) menyelenggarakan acara ‘Workshop Bedah Buku BPKH’ dengan judul buku ‘Investasi Surat Berharga BPKH’. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom yang diselenggarakan di Kampus UGM, Jumat (26/03/2021).

Beberapa pemateri akan hadir yakni narasumber Dr. Abd Hamid Paddu, MA (Anggota Dewan Pengawas BPKH), Dr Anggito Abimanyu, M.Sc (Kepala Badan Pelaksana BPKH), Aprilia Beta Suandi, PhD (Sekretaris Bidang Administrasi dan Keuangan Unit Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis P2EB FEB UGM.

Para peserta dapat mengikuti workshop dan bedah buku ini secara gratis melalui Link Zoom : bit.ly/bedahbukuBPKH2021. Nantinya para peserta juga akan mendapatkan e-certificate.
Sebelumnya para peserta bisa mendaftarkan terlebih dahulu di Link Pendaftaran : bit.ly/BEDAHBUKUBPKH-UGM. Diskusi ini juga akan ditayangkan langsung secara live streaming melalui Channel YouTube BPKH melalui Youtube: bit.ly/youtubeBPKH. Sedangkan buku bisa di download gratis di website bpkh.go.id. (Van)

BERITA REKOMENDASI