Mengenang 22 Tahun Sidang Rakyat Yogya, Buka Jalan Perjuangkan UUK DIY

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pada Rabu 26 Agustus 2020 ini tepat 22 tahun peristiwa yang sangat bersejarah bagi rakyat Yogyakarta. Pada 26 Agustus 1998 lalu digelar Sidang Rakyat Yogyakarta. Aksi massa ini membuka jalan untuk memperjuangkan UU Ke-Istimewaan DIY.

Mas Bei Tatok Mentaok, yang saat itu sebagai Panglima Gerakan Rakyat Yogyakarta (GRY) kepada KRJOGJA.com, Selasa (25/08/2020) menjelaskan, ada proses panjang menuju Sidang Rakyat Yogyakarta.

Diawali ormas kepemudaan GP Ansor dan Banser DIY mendatangi Gedung DPRD DIY yang diterima Ketua Wakil ketua DPRD DIY. Mereka menyampaikan surat pernyataan mendukung menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur DIY dan mendukung Ke-Istimewaan DIY.

Pada Jumat 21 Agustus 1998, paparnya, terjadi demo massa yang berhasil menekan Ketua DPRD DIY Brigjen TNI Subagyo Waryadi untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya mendukung dan menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur DIY.

“Pada Sabtu 22 Agustus 1998 sore atas kesepakatan semua korlap, saya ditunjuk sebagai Panglima Gerakan Rakyat Yogyakarta yang bertanggungjawab terhadap Keamanan semua acara dan kegiatan GRY’98,” kenangnya.

Selanjutnya pada Rabu 26 Agustus 1998 pukul 10.00 dilaksanakan Sidang Rakyat Yogyakarta yang dihadiri jutaan rakyat. Mereka memadati Alun-alun Utara sampai Tugu Yogya, sehingga jalan macet total. Sedang pengamanan dilakukan Satgas PASANDA PDI-Perjuangan Yogyakarta dan BANSER DIY bersama aparat ABRI Polri. Hadir GKR Hemas beserta keluarga Kraton, Mbah Marijan, tokoh-tokoh agama masyarakat, Veteran RI.

Maklumat Rakyat Yogyakarta dibacakan Mbah Tukiran, pengemudi becak tertua. Isinya “Mendukung dan Menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur DIY”.

Selanjutnya maklumat diserahkan langsung kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dilanjutkan pidato Sri Sultan Hamengku Buwono X, penandatanganan spanduk 10 meter dukungan rakyat, doa lintas agama.

Setelah acara selesai Barisan 41 menduduki Gedung DPRD DIY selama 1,5 bulan. Tujuannya untuk mengantisipasi dan mencegah agar pemerintah pusat tidak mengirim PLT Gubernur DIY, khususnya dari ABRI. Gerakan ini berhasil mengantarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi menjabat Gubernur DIY, yaitu pada 10 Oktober 1998 walaupun pada waktu itu belum ada UU Ke-Istimewaan DIY.

Menurutnya, perjuangan ini kunci kemenangan bagi rakyat Yogyakarta yang membuka jalan untuk memperjuangkan UU Keistimewaan DIY, karena Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah resmi menjabat Gubernur DIY. “Massa yang terlibat di GRY’98 terdiri P3BY Persatuan Pengusaha Pengemudi Becak Yogyakarta, buruh pasar, parkir, pengamen, buruh bangunan, petani, santri, pemuda pelajar dengan korlap mahasiswa reformis se-DIY. Alhamdullilah acara dapat berjalan dengan selamat dan lancar,” jelasnya. (Fie)

BERITA REKOMENDASI