Menyoal Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia

Editor: Agus Sigit

KRJOGJA.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, hadir dalam acara diskusi publik “Menyoal Rantai Kasus Human Trafficking di Indonesia: Upaya Perlindungan Sosial dan Hukum” pada Selasa (30/11/2021) yang diselenggarakan oleh SEMA dan DEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Rieke mengaku sangat memprihatinkan ketika berbicara kemerdekaan dan pemberdayaan. Dimana orang yang memiliki power melakukan kekuasaan atas orang lain.

Sebetulnya secara praktis menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan pencegahan dari lingkungan terkecil, melakukan monitor masalah sosial dan pembangunan sosial.

Sementara Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2P) Yogyakarta, Beni Kusambodo, mengatakan masih maraknya kasus tindak perdagangan orang menunjukan ketidakberhasilan negara dalam melindungi hak dasar warga negara, seperti hak untuk hidup, hak martabat, hak atas keamanan, hak atas standar hidup yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan dan lain sebagainya.

Beni juga menyebutkan bahwa, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang langgeng, karena uang yang mengalir dari TPPO sangat besar, bahkan berada di urutan ketiga setelah perdagangan senjata dan narkoba. Perdagangan orang atau Human Trafficking merupakan kejahatan nasional dan menjadi keprihatinan negara-negara di dunia.

“Bentuk perbudakan sejak dulu sudah ada, TPPO ini jaman modernnya,” jelas Beni.

Hal serupa juga diungkapkan Koordinator Divisi Litbang dan Project Manager Program Pencegahan Perdagangan Orang di Kabupaten Kulon Progo, Mitra Wacana, Muazim, perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan, dengan nilai ekonomi lebih tinggi setelah perdagangan senjata dan narkoba. Saat ini perekrutan masih terus berjalan disekitar kita dan melibatkan banyak orang atau jaringan
Muazim juga menyebutkan, estimasi keuntungan dari kejahatan orang cukup tinggi. Salah satunya, dilihat dari remitansi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi devisa terbesar kedua bagi Indonesia, nilainya mencapai 10% dari devisa negara. Sehingga, Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menjadi sektor paling rentan dalam Human Trafficking.

“Bahkan calo atau sponsor bisa mendapatkan fee 500 ribu-2 juta/orang, apalagi bos atau perusahaan perekrut, berpotensi menghasilkan hingga 5 juta/orang. Jaringan mempunyai uang banyak,” ungkapnya.

Di Indonesia siapapun bisa menjadi korban TPPO baik perempuan, anak-anak maupun laki-laki. Secara garis besar bentuk-bentuk Human Trafficking di Indonesia biasanya berupa pembantu rumah tangga dengan jam kerja yang panjang, pengedar obat terlarang, pengemis yang diorganisir, pekerja seks, adopsi ilegal (penjualan bayi), beberapa bentuk kerja buruh, pekerja anak dibawah umur, bentuk lain dari kerja migran.
Bentuk modus perdagangan orang juga bisa berupa, duta seni atau beasiswa, penipuan melalui program magang kerja ke luar negri, jeratan hutang atau jasa, pemalsuan identitas, umroh, model atau iklan, bujuk rayu, dan sebagainya.

“Modus juga semakin berkembang dan canggih, seiring perkembangan jaman dan keterbukaan informasi. Sudah ada dua modus baru yaitu pengantin pesanan dan TPPO secara daring atau media sosial,” imbuh Beni.

Salah satu contoh kasusnya terjadi pada tahun 2019. Korban terindikasi TPPO dengan asal daerah Sleman, Yogyakarta. Pelaku dari Jakarta mengaku sebagai P3MI dengan modus penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Turki sebagai terapis spa. Korban mendapat informasi tersebut dari media sosial (facebook) yang kemudian sampai Turki ternyata ditelantarkan.

“Facebook menjadi media yang gampang sekali didapat informasnya, dan ternyata korban tidak mengkonfirmasi, percaya saja sehingga menjadi korban, beberapa hari terlantar, akhirnya difasilitasi dan berhasil dipulangkan,” imbuh Sri Purwanti, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia DIY.

Beni menambahkan bahwa, adanya kemiskinan, pendidikan rendah, pengangguran, ketahanan keluarga yang rapuh, ketidaksetaraan gender, budaya patriarki, kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang trafficking yang belum memadai, menjadi faktor utama seseorang rentan menjadi korban perdagangan orang. Pelaku perdagangan orang juga menjadi perhatian khusus, karena bisa orang terdekat kita.

Dalam memberantas TPPO pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, karena kejahatan TPPO sangat berat dan luar biasa. Bahkan TPPO sudah termasuk kejahatan tingkat dunia. Seluruh elemen harus gotong-royong dan bahu membahu dalam upaya pemberantasan TPPO.

“Diperlukan penanganan komprehensif, terus menerus, dan melibatkan banyak pihak. Serta komitemenn dan sinergi antar kementrian, pemerintah pusat dan daerah, CSR, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga terkait,” pungkasnya.

Lutfiana Rizqi Sabtiningrum
Komunikasi dan Penyiaran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

BERITA REKOMENDASI