Merokok di Malioboro, Siap-Siap Denda Rp 7,5 Juta

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah menetapkan kawasan Malioboro Kota Yogyakarta menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak Kamis (12/11/2020). Hal ini mendapat sambutan baik dari berbagai elemen termasuk salah satunya Forum Pemantauan Independen (Forpi) Kota Yogyakarta.

Kawasan Malioboro sebagai KTR sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Aturan tersebut mengandung konsekuensi bagi perokok yang terbukti melanggar aturan (Perda 2/17) yakni adanya sanksi denda maksimal sebesar Rp 7,5 juta karena merokok sembangan atau merokok tidak pada tempatnya.

“Namun di sini Pemkot Yogyakarta juga punya konsekuensi dari menyediakan tempat khusus bagi perokok, penempatan bagi Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok yang telah dibentuk pada September 2019 di Malioboro termasuk pasukan jogoboro. Paling penting juga sosialisasi secara masif kepada para perokok dan penegakan aturan bagi yang melanggar,” terang Baharuddin Kamba, Anggota Forpi Kota Bidang Pemantauan dan Investigasi, Senin (16/11/2020).

Pemkot Yogyakarta menurut Kamba telah menyediakan tempat khusus yang berada di parkir Abu Bakar Ali, halaman Malioboro Mall, Ramayana sisi utara dan lantai tiga Pasar Beringharjo. Tentunya, tempat khusus bagi perokok ini harus dirawat dan dijaga kebersihannya serta menjadi tanggungjawab bersama.

“Karena berdasarkan pemantauan Forpi Kota Yogyakarta selama ini atas keberadaan tempat khusus merokok di lingkungan Balaikota Yogyakarta ditemukan masih ada oknum ASN yang merokok tidak pada tempatnya, pintu yang rusak, papan petunjuk yang masih minim, puntung rokok, abu rokok dan bungkus rokok yang berserakan dilantai. Penyediaan Tempat Khusus Merokok (TKM) itu memang perlu dan sudah disediakan dibeberapa titik di kawasan Malioboro tetapi penindakan bagi perokok yang melanggar juga harus dilakukan. Minimal tindakan berupa teguran bagi yang melanggar,” tandas Kamba.

Terkait denda Rp 7,5 juta sesuai maksimal Perda, Kamba menilai hal tersebut harus dilakukan untuk membuat masyarakat menaati aturan. Dampak asap rokok dinilai jauh lebih berbahaya ketimbang denda yang dibebankan pada perokok yang melakukan pelanggaran.

“Karena itu sekarang ini sosialisasi dulu, bisa lewat media, sosial media bahkan turun ke tingkat kelurahan. Ini penting agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa ada ruang-ruang khusus untuk merokok di Malioboro, tidak boleh sembarang tempat. Kalau nekat merokok, ya siap-siap didenda Rp 7,5 juta itu,” pungkas Kamba. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI