Moratorium Perlu Dicabut, Apartemen Solusi Memangkas ‘Backlog’

YOGYA, KRJOGJA.com – Setiap warga negara Indonesia berhak memiliki tempat tinggal (rumah) yang layak, agar kehidupannya sejahtera. Hal tersebut dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun pada faktanya masih banyak masyarakat (keluarga) yang belum punya rumah, salah satu faktornya harga tinggi, yang tidak terjangkau terutama kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga kewajiban pemerintah untuk membangun rumah-rumah layak huni dengan harga terjangkau.

Ketua Dewan Pengurus Daerah,  Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) DIY Rama Adyaksa Pradipta ST MT mengatakan,  secara nasional, 'backlog' atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan kebutuhan masyarakat mencapai 13 juta unit rumah. Sedangkan di DIY, backlog mencapai 252.000 unit rumah. "Jadi kebutuhan akan rumah di nasional dan DIY masih sangat besar, yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," terang Rama kepada KRJOGJA.com disela acara Pelatihan Menjadi Developer yang Tangguh 'Strategi Perencanaan  Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen/Rumah Susun' di  Pesonna Malioboro Hotel, Ngupasan Yogyakarta, Senin (7/5/2018).

Menurut Rama, pembangunan perumahan untuk mengurangi backlog, bisa dalam bentuk rumah tapak (landed house) atau rumah susun. Namun karena semakin berkurangnya lahan, pembangunan rumah tapak bukan lagi solusi terbaik dalam mengurangi backlog. Solusi terbaiknya yaiut dengan membangun rumah susun atau apartemen. "Kalau dipaksakan membangun rumah tapak risikonya bisa memicu maraknya alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman. Oleh karenanya membangun apartemen bisa menjadi pilihan utama," katanya.

Namun, supaya bisa sejalan dengan tujuan utama yaitu mengurangi backlog, pembangunan apartemen tidak bisa sembarangan. Apartemen harus didesain sebagai rumah hunian keluarga dengan 4-5 anggota keluarga yang memiliki 2 kamar. Karena jika apartemen didesain studio hanya memiliki satu kamar, pembelinya bukan segmen keluarga dan biasanya hanya untuk investasi.

Menurutnya, apartemen dengan harga kisaran Rp 300-400 juta, sudah bisa dijangkau masyarakat DIY berpenghasilan Rp 5 juta perbulan. Bagi yang tidak mampu membeli apartemen, bisa memilih rusunami. Sedangkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa memilih Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). "Masyarakat juga perlu terus diedukasi bahwa memiliki rumah hunian tidak harus rumah tapak tapi diarahkan ke ruman susun, sebagai solusi mengurangi backlog," katanya.

Agar pembangunan apartemen/rumah susun bisa masif sebagai solusi mengurangi backlog, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah. Menurut Reza, sudah saatnya aturan moratorium pembangunan apartemen, seperti di Kabupaten Sleman, dicabut. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberi dukungan infrastruktur terutama ketersediaan air baku sebagai pengganti air tanah, akses jalan dan sarana dan prasarana umum lainnya. "REI DIY siap bersinergi dengan pemerintah dalam pemenuhan rumah hunian terutama apartemen atau rumah susun," pungkasnya.(Dev)

 

BERITA REKOMENDASI