Mudik Saat Lebaran, Perlu Protokol Kesehatan Tambahan

YOGYA, KRJOGJA.com – Kebijakan pemerintah pusat yang memperbolehkan masyarakat untuk mudik pada Idul Fitri mendatang, harus diimbangi dengan kedisiplinan penegakkan prokes. Pasalnya saat Lebaran, Mei mendatang, dapat dipastikan herd imunity di Indonesia belum tercapai. Artinya, masih ada risiko peningkatan kasus pada bulan Juni jika tidak ada antisipasi yang efektif saat Lebaran. Jika kebijakan pemerintah tidak melarang mudik, maka di luar protokol kesehatan yang selama ini telah berjalan, perlu ada protokol kesehatan (Prokes) tambahan.

“Apabila antisipasi berfokus pada pengendalian infeksi virus pada penduduk lokal, maka yang dilakukan adalah mencegah interaksi fisik antara penduduk asli dan pendatang. Implementasinya di antaranya adalah pendatang hanya diizinkan tinggal di hotel, tidak di rumah keluarga. Dalam hal ini peran RT/RW penting untuk adanya wajib lapor,” kata peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr Arif Wismadi di Yogyakarta, Minggu (21/3).

Menurut Arif, selain beberapa antisipasi di atas, peringatan potensi pembawa virus di ruang publik dapat juga disiapkan dengan aplikasi berbasis bluetooth. Seperti di negara Belanda ada aplikasi Coronamelder yang memberikan notifikasi ketika seseorang berada pada situasi berisiko tinggi karena berdekatan dengan orang yang diduga pembawa virus.

BERITA REKOMENDASI