Musda Demokrat DIY Dinilai Langgar Aturan Partai, Ini Penyebabnya

Editor: Agus Sigit

SLEMAN, KRJOGJA.com – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat DIY yang terselenggara 6 Januari 2022 lalu dinilai cacat aturan organisasi. Kader Demokrat DIY pun ramai-ramai bersuara, meminta Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengambil sikap atas situasi tersebut.

Salah satu kader senior Demokrat DIY yanh juga Plt DPC Demokrat Kulonprogo, Putut Wiryawan mengatakan paling tidak ada tiga pelanggaran aturan di Musda Januari lalu. Pertama yakni munculnya calon ketua baru yakni Erlia Risti pada pagi hari menjelang Musda ke-4 yang dinilai menabrak aturan organisasi, kedua terjadi pencoretan bakal calon ketua yang sudah mendaftar bakal calon ketua ke DPP Demokrat pada 9 Desember 2021 atasnama Freeda Musthikasari dan ketiga tidak adanya pemungutan suara dalam Musda.

“Padahal dalam aturan jelas diatur bahwa penjaringan bakal calon ketua DPD maksimal 7 hari sebelum Musda. Pencoretan pencalonan Mbak Freeda ini tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kemudian sampai berakhirnya Musda kita tidak tahu dua calon mengantongi berapa suara yakni Gonang Djuliastono dan Erlia Risti,” ungkap Putut pada wartawan, Sabtu (26/3/2022).

Freeda Musthikasari, yang kini menjabat Plt DPC Demokrat Kabupaten Sleman yang juga kader Demokrat, mengatakan bahwa ia sejak awal berniat maju dalam pencalonan ketua di DIY, dibuktikan dengan pendaftaran ke DPP pada 9 Desember 2021. Namun, dini hari jelanh Musda pada 6 Januari, tiba-tiba namanya dicoret tanpa alasan yang jelas.

“Saya saat itu mendaftar dengan persyaratan sesuai aturan dan kurang beberapa jam Musda saya digugurkan tanpa adanya berita acara yang semestinya dilakukan oleh tim penjaringan atau kepanitiaan. Saya digugurkan jelang dinihari dan tidak tahu alasannya apa. Dikatakan bahwa saya tidak jadi mendaftar padahal saya jelas mendaftar pada 9 Desember 2021,” ungkap Freeda.

Soal persyaratan minimal 20 persen dari 7 total pemilik suara di Demokrat DIY, Freeda pun mengatakan sudah mendapatkan yakni satu suara karena 20 persen dari 7 adalah 1,4. Ia pun sudah menyampaikan surat ke Mahkamah Partai Demokrat untuk menjelaskan situasi yang terjadi dan dikirimkan pada 15 Januari silam.

“Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan resmi atas surat itu, kami sudah kirimkan pada 15 Januari 2022. Saya berharap ini jadi pembelajaran bagus bagi parpol. Kalau memang itu keputusan ketum kita tentu ada catatan bahwa hal ini jangan sampai terulang lagi. Kita harus bersikap hati-hati ke depan. Saya taat aturan maka mengikuti sebuah aturan juga wajib saya lakukan,” ungkapnya lagi.

BERITA REKOMENDASI