Negara ‘Paksa’ Pelaku Kekerasan Seksual Bayar Restitusi untuk Korban

Editor: Agus Sigit

SLEMAN, KRJOGJA.com – Mahkamah Agung bersama Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dan Australian ACT menggelar Pelatihan Singkat : Pengadilan Sensitif Korban Untuk Hakim dan Panitera Pengadilan, Serta Aparat Penegak Hukum Terkait di Royal Ambarrukmo Yogyakarta yang dimulai Selasa (2/8/2022). Selama tiga hari, oara penegak hukum dari kejaksaan, pengadilan dan kepolisian menjalani serangkaian pelatihan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang tahun 2022.

Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, mengatakan pelatihan untuk penegak hukum dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas  terhadap korban, terutama korban kekerasan seksual dan perdagangan orang. Tujuannya menurut Hasto sebagai wujud menyelenggarakan pengadilan dengan paradigma baru, yang melindungi hak-hak korban.

“Salah satu yang kita bahas dengan detail adalah terkait eksekusi restitusi yang kerap terkendala karena pelaku tak mau membayar dan mengaku tak sanggup, akhirnya jadi subsider kemudian hukuman pengganti. Restitusi harus masuk bukan sebagai hukuman tambahan. Di sisi lain kami juga mendorong pemulihan dari sisi psikologis, medis dan ekonomi untuk korban,” ungkapnya pada wartawan di sela pembukaan.

Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo, menambahkan total restitusi yang berhasil diputus oleh hakim pada tahun 2021 nilainya baru sekitar Rp 3,2 miliar dari tuntutan jaksa Rp 4,8 miliar. Berarti jumlah itu hanya 66-70 persen yang masih cukup rendah.

“Kita harus apresiasi karena ini perkembangan menggembirakan artinya para hakim sudah mengimplementasikan peradilan sensitif korban. Namun pekerjaan rumah bersama memastikan restitusi dibayarkan oleh pelaku,” sambung dia.

LPSK menurut Antonius tengah mendorong agar negara membantu membayarkan restitusi pada korban kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang. Bukan lantas negara membayarkan begitu saja dan justru membantu pelaku, namun menurut dia negara turun tangan apabila pelaku tak mampu membayar setelah seluruh harta kekayaannya disita dan dilelang.

“Harta pelaku disita, dilelang dan hasilnya dipakai untuk membayar restitusi pada korban. Kalau dari lelang tidak cukup baru negara masuk, lewat dana bantuan korban,” sambungnya.

Sementara, Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim Agung, Mahkamah Agung Repblik Indonesia, mengungkap kasus kekerasan seksual dan perdagangan orang berada di posisi kedua teratas daftar kasus yang ditangani MA. Sembilan bulan terakhir ia menyebut ada 1.500 perkara yang ditangani terkait kasus-kasus tersebut yang haruslah menjadi keprihatinan bersama.

“Perkara kekerasan seksual anak dan perempuan ini tidak semuanya sampai ke MA, bisa selesai di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kalau yang sampai MA saja 1500 perkara, sepanjang 9 bulan menjadi hakim agung. Itu kasusnya banyak dari pengasuh ponpes pada santrinya, guru pada muridnya, orangtua pada anaknya, kakek pada cucunya. Para pelaku ini tahu agama, moral dan lain sebagainya tapi melakukan,” ungkapnya.

Jupriyadi menilai, seluruh stakeholder penegak hukum harus memiliki sensitivitas pada korban tindak pidana ini. “Inilah mengapa pelatihan sangat dibutuhkan, dan bisa menyebar ke seluruh daerah di Indonesia karena kasus-kasus seperti ini sudah terjadi,” pungkas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI