NJOP Disesuaikan, Tarif PBB Ada Kenaikan di Kota Yogya

YOGYA, KRJOGJA.com – Besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun ini dipastikan ada kenaikan. Hal tersebut seiring Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi dasar penetapan PBB terjadi penyesuaian. 

Meski demikian, tidak semua wajib pajak akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dengan tarif baru. "Tidak semua akan naik. Ada beberapa yang besarannya masih tetap. Yang jelas, ketetapan paling kecil ialah Rp 10.000," jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, baru-baru ini.

Total SPPT PBB 2020 yang didistribusikan tersebut mencapai 95.273 lembar. Dari jumlah itu ditargetkan dapat terealisasi sebeasar Rp 90 miliar, naik dari realisasi tahun 2019 lalu sebesar Rp 86,5 miliar.
Wasesa menambahkan, penyesuaian NJOP tersebut harus dilakukan mengingat ada aturan yang menyebut setiap tiga tahun harus disesuaikan. Sementara di Kota Yogya sudah empat tahun belum ada penyesuaian. Selain itu, NJOP tidak kena pajak juga naik dari sebelumnya Rp 12 juta menjadi Rp 20 juta. 

"Meski sebagian naik namun ada stimulus yang diberikan Pemkot. Bagi wajib pajak yang merasa keberatan pun bisa mengajukan keringanan. Pengajuan harus disapaikan paling lambat tiga bulan setelah menerima SPPT PBB. Besaran keringanan maksimal bisa mencapai 75 persen," imbuhnya.

Terkait program stimulus, diberikan dalam lima kelas, merujuk Keputusan Walikota Nomor 515 Tahun 2019. Bagi ketetapan NJOP sampai Rp 500 juta, stimulusnya 70 persen. Kemudian di atas Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar diberikan stimulus 65 persen. NJOP di atas Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar stimulusnya 60 persen. NJOP antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar stimulusnya 55 persen. Sedangkan NJOP di atas Rp 5 miliar besaran stimulusnya 50 persen.

Sementara proses distribusi SPPT PBB diharapkan bisa tuntas hingga 31 Maret 2020, serta jatuh tempo pembayaran pada 30 September 2020. Sedangkan kanal pembayaran tahun ini semakin luas. Selain di layanan Bank BPD DIY, BRI, BNI dan Kantor Pos di seluruh Indonesia, Bank Jogja mulai tahun ini juga melayani pembayaran PBB.

Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya, mengungkapkan penyesuaian NJOP itu selain diatur undang-undang juga atas rekomendasi BPK RI maupun hasil supervisi KPK. Salah satu dasar penyesuaian ialah dengan mempertimbangkan zona nilai tanah yang dikeluarkan oleh BPN DIY. "Kalau selama ini NJOP kita pertimbangkan hasil survey, namun kini disesuaikan juga dengan zona nilai tanah dari BPN. Jadi akan semakin komprehensif," tandasnya.

Aman juga menambahkan, meski ada kenaikan tarif hasil dari penyesuaian NJOP, namun Pemkot memiliki berbagai kebijakan afirmatif. Yakni dengan adanya stimulus yang dibagi dalam lima kelas serta peluang adanya keringanan. Oleh karena itu bagi wajib pajak yang benar-benar keberatan akan tetap dipertimbangkan untuk memperoleh keringanan.

Di samping itu, ketaatan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya juga akan berdampak signifikan terhadap pembangunan. Hal ini karena pendapatan dari sektor pajak akan diwujudkan dalam berbagai program seperti jaminan kesehatan, jaring pengaman sosial, infrastruktur serta kesejahteraan pegawai. Berbeda dengan pendapatan retribusi yang sepenuhnya harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan yang sifatnya langsung. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI