OJK DIY Dorong Bulan Inklusi Keuangan Terintegrasi dan Masif

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya berkontribusi nyata dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Bulan Inklusi Keuangan. Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari industri perbankan, pasar modal, perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, LJK lainnya ini diadakan secara terintegrasi, masif serta berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia selama sebulan yaitu mulai 1 hingga 31 Oktober 2020.

“Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada 2019 terhadap 12.773 responden di 34 provinsi di Indonesia, menunjukkan indeks literasi keuangan baru mencapai sebesar 38,04 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,10 persen. Kesimpulannya masyarakat perlu ditingkatkan literasi keuangannya sehingga dapat semakin mendorong penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya,” tutur Kepala OJK DIY Jimmy Parjiman di Yogyakarta, Senin (12/10).

Jimmy menyampaikan berdasarkan laporan LJK pada sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen(SiPEDULI) untuk kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2019, terdapat sebanyak 265 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) telah berpartisipasi dengan melaksanakan sebanyak 401 kegiatan dihadiri sebanyak 404.414 peserta dan diselenggarakan di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan dihadiri setidaknya 316.587 pengunjung dengan jumlah pembukaan rekening baru sebanyak 23.843 dengan total transaksi mencapai angka hingga lebih dari Rp 100 miliar. Kegiatan dimaksud juga melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

“Pelaksanaan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan dapat mendorong dan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk melakukan transaksi pembelian/pembayaran yang dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan perlu untuk diselenggarakan kembali dengan melibatkan seluruh LJK dan stakeholder terkait secara terintegrasi, masif dan berkelanjutan,” terangnya.

BERITA REKOMENDASI