OJK DIY Soroti Lembaga Keuangan Mikro

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY menyoroti maraknya Lembaga Keuangan Mikro di DIY yang belum mengantongi perizinan. Hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi OJK terutama dalam memberikan perlindungan konsumen di daerah apabila muncul permasalahan.

"Industri Jasa Keuangan (IJK) tersegmentasi yaitu mikro, menengah dan besar, sedangkan IJK yang menggarap segmen mikro yang justru berkembang pesat di DIY. Masyarakat hanya tahu IJK mikro adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selama ini. Kemudian muncul undang-undang mengenai LKM tahun ini, tetapi di DIY sudah ada Badan Kredit Perdesaan di setiap kampung yang diinisiasi Sultan HB IX," papar Kepala OJK DIY Untung Nugroho di Yogyakarta.

Dijelaskan, Badan Kredit Perdesaan ini modelnya seperti Bank Wakaf Mikro yang diinisiasi OJK. Sumber dana di DIY berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah yang disisihkan kemudian diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa agunan dengan bunga murah diluar regulasi OJK.

"Belum lagi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil seperti Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang diluar regulasi OJK. Kami hanya meregulasi IJK yang formal, di luar itu ada yang menjadi kewenangan Koperasi dan sebagainya yang justru malah banyak berhasil di DIY karena potensinya cukup besar," katanya.

Maraknya LKM di DIY ini, OJK telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Daerah yang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Kementerian Agama dan lembaga terkait lainnya. Tim Satgas Waspada Investasi DIY ini akan saling mengkoordinasi lembaga keuangan yang diawasi masing-masing instansi tersebut.

"Dalam forum komunikasi Satgas Waspada Investasi inilah kami saling berkoordinasi, karena memang kenyataan di lapangan regulatornya tidak hanya OJK semata. Contohnya Financial Technology (Fintech) dikira diawasi OJK saja tetapi ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominikasi dan Infomatika dan sebagainya," tandas Untung. (Ira)

BERITA REKOMENDASI