OJK Dukung Berantas Pinjol Ilegal Sampai ke Akarnya

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRjogja.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Bank Indonesia (BI) telah menandatangani nota kesepahaman untuk berkolaborasi dalam penegakan hukum untuk memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal sampai ke akarnya, baik yang dikembangkan melalui koperasi, sistem pembayaran dan pembiayaan. Ke depan, penegakan hukum dan edukasi akan terus digencarkan untuk melindungi masyarakat seluruh Indonesia.

Kepala OJK DIY Parjiman menyatakan OJK mendukung penuh pemberantasan pinjol ilegal yang semakin merajalela dan meresahkan saat ini sesuai dengan arahan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. OJK sudah menutup pinjol-pinjol yang tidak terdaftar bekerjasama dengan Kepolisian, Kemenkominfo dan berbagai pihak berkepentingan lainnya.

” Maraknya pinjol ilegal sudah sangat meresahkan, karena dengan cara-cara penagihan yang tidak beretika, intimidasi dan bahkan melecehkan. Hal ini perlu kita berantas sampai ke akarnya agar tidak meluas menimbulkan korban lebih banyak lagi,” tegas Parjiman kepada KR, Jumat (15/10).
Parjiman mengungkapkan sebagaimana diketahui di beberapa tempat korban pinjol ilegal banyak yang merasa diintimidasi bahkan ada yang sampai bunuh diri karena terjerat pinjol ilegal ini. Selain itu, ditagihnya tidak hanya kepada peminjam yang bersangkutan tapi juga kepada keluarga hingga rekan kolega yang ada kontaknya di kontak handphone peminjam.

” Banyaknya korban pinjol ini mencerminkan masih perlunya edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan, khususnya produk investasi keuangan yang legal. Sebagai upaya represif atau penegakan hukum, Satgas Waspada Investasi (SWI) diharapkan mampu melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan apabila ditemukan kegiatan penghimpunan dana atau pengelolaan investasi ilegal yang tengah marak terjadi,” tuturnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau SWI telah melakukan penanganan terhadap 1.053 investasi ilegal, 3.365 fintech lending ilegal dan 160 gadai ilegal sampai saat ini. Berdasarkan data yang dihimpun SWI, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai kurang lebih Rp 117,4 triliun sejak 2011 sampai dengan 2021.

Ketua SWI Tongam L Tobing mengungkapkan modus investasi ilegal yang saat tengah merebak antara lain penanaman pohon jabon, imbal hasil tetap, money game dengan sistem berjenjang dengan like dan view video, investasi berkedok crypto asset/cryptocurrency dengan imbal hasil tetap, penyelenggara exchanger aset kripto tanpa izin Bappebti dan ternak Semut Rangrang. Selain itu, di tengah pandemi, ditemukan maraknya penawaran pinjol ilegal yang melakukan kegiatan usaha tanpa seizin OJK dan sering kali melakukan pelanggaran pidana yang merugikan masyarakat diantaranya penipuan dan penggelapan.

” Ditemukan proses penagihan tunggakan pinjaman yang dilakukan dengan penyebaran konten pornografi, pencemaran nama baik, manipulasi data, dan pengancaman. Terhadap kelompok pinjol ini OJK bersama SWI melakukan pemblokiran terhadap situs-situs pinjol ilegal tersebut dan pelanggaran tindak pidananya ditangani kepolisian,” pungkasnya. (Ira)

 

OJK

BERITA REKOMENDASI