Omnibus Law Berdampak Positif Bagi Masyarakat

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Anggota DPD RI Cholid Mahmud menilai kebijakan Omnibus Law yang saat ini sedang dirancang oleh pemerintah akan berdampak positif. Menurutnya kebijakan tersebut salah satunya bertujuan untuk menyederhanakan banyak aturan yang selama ini dinilai tumpang tindih. Ia meminta kepada masyarakat untuk tak perlu khawatir dan berlebihan dalam menyikapi.

Ia mengatakan isu yang cukup sensitif dalam Omnibus Law yakni perihal cipta lapangan kerja. Ada beberapa poin terkait cipta lapangan kerja, salah satunya pada bidang ketenagakerjaan terutama di serikat pekerja.

“Dalam poin itu antara lain ingin memudahkan investor, salah satu kendala investasi yakni rumitnya urusan ketenagakerjaan. Hal yang rumit diatur di UU ketenagakerjaan itu berusaha disederhanakan seperti upah minimum PHK, tunjangan. Bagi para pekerja bisa dianggap sebagai ancaman terhadap nasib mereka ini dari sisi isu ketenagakerjaan,” kata Cholid Mahmud di Gedung DPD DIY, Kamis (08/02/2020).

Contoh lain menurut Cholid Mahmud yakni soal investasi. Salama ini perizinan investasi melibatkan pemerintah daerah, namun muncul suatu gagasan atau isu dalam Omnibus Law perizinan cukup di pemerintah pusat.

Menurut Cholid Mahmud, pemda harus dilibatkan dalam proses penyusunan RUU induk Omnibus Law sehingga nanti bisa ditemukan titik temu untuk meminimalisasi kekhawatiran tersebut Tetapi disisi lain kebijakan itu tetap melancarkan investasi.

Cholid mengatakan ada nilai positif terkait kebijakan tersebut, mengingat Indonesia terlalu banyak aturan yang selama ini banyak dikeluhkan. Seringkali aturan satu tidak sinkron dengan aturan yang lain, sehingga kebijakan Omnibus Law diharapkan bisa mewakili seluruh regulasi yang akan dihapus tersebut.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengungkapkan Omnibus Law ini merupakan upaya 79 perundang-undangan yang terpisah dijadikan dalam satu UU induk. Setelah Omnibus Law ini ditetapkan pemerintah, nantinya 79 UU itu dengan sendirinya dihapus. (*)

BERITA REKOMENDASI