Orangtua Murid Ngadu DPRD, Begini Jawaban Kadisdikpora DIY

YOGYA, KRJOGJA.com – Puluhan orangtua/wali murid dari SMP N 4 Pakem dan beberapa sekolah lainnya, Rabu (21/3/2018) siang mendatangi DPRD DIY.  Mereka mempertanyakan permasalahan zonasi sekolah berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 17 tahun 2017 yang dinilai mendiskriminasi. 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadarmanta Bhaskara Aji yang secara langsung hadir dalam forum yang difasilitasi Komisi D DPRD DIY mengungkapkan implementasi zonasi yang sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) belum ditentukan secara final. 

BACA JUGA :

Ortu Siswa 'Grudug' DPRD DIY, Ada Apa?

Bhaskara Aji menjelaskan Pergub 27 tahun 2017 sebagai tindaklanjut Permendikbud belum menjelaskan secara detail terkait peraturan zonasi yang dipermasalahkan para orangtua murid. “Saya belum menyatakan 5,10,15 kilometer zonasi tersebut. Kalau ada yang bilang berarti itu keliru,” tegasnya. 

Disdikpora DIY saat ini masih terus menggodog detail pengaturan zonasi termasuk formulasi terbaik yang menguntungkan semua pihak. “Kami akan masukkan semua usulan terkait zonasi ini ke forum dan keputusannya baru akan ditentukan pertengahan April 2018 nanti. Kami berterimakasih mendapat masukan hari ini namun tidak mungkin hanya mengakomodasi salah satu saja tapi juga berbagai masukan,” sambungnya. 

Zonasi bagi siswa baru tahun 2018 menurut Disdikpora memiliki misi tersendiri yakni pemerataan kualitas pendidikan. Terlebih selama ini muncul mitos bahwa sekolah terbaik hanya beberapa saja dan berada di zona satu Kota Yogyakarta. 

“Memang permasalahan di DIY ini tiap daerah jumlah sekolahnya tidak sama karena dulu waktu mendirikan belum terpikir zonasi, ini yang masih akan disempurnakan. Namun di sisi lain input siswa juga penting bagi peningkatan kualitas, kalau masih ada orangtua yang khawatir itu nanti tugas pemerintah menambah kualitas sekolah di tiap wilayah. Kedepan jangan sampai ada mitos sekolah bagus misalnya hanya SMA 3, semua harus sama,” ungkapnya lagi. 

Sementara terkait kuota 90 persen siswa dari zona sama ditambah 5 persen kondisi terentu dan 5 persen prestasi non akademik, Bhaskara Aji mengatakan tak bisa lagi diutak-atik sesuak Permendikbud 2017. Namun, untuk zonasi kilometer masih akan dirumuskan lebih lanjut. 

“Mungkin kalau di kota tidak masalah, 5 kilometer pilihannya banyak tapi kalau di Girisubo atau Rongkop sana bisa tidak ada yang terjangkau satu sekolah pun karena jarak terdekat 12 kilometer. Ini yang masih akan kita rumuskan lagi,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI