Pajak Daerah Dinilai Belum Optimal

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak DIY Dionysius Lucas Hendrawan menyampaikan KPK mensinyalir banyak hal yang berhubungan dengan pajak daerah memang masih belum optimal di DIY, salah satunya pajak hotel dan restoran disamping itu ada pajak-pajak lainnya. KPK menyoroti pajak hotel dan restoran tersebut sebab berhubungan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di provinsi maupun kabupaten/kota yang berhubungan dengan perpajakan daerah seperti pajak hotel dan restoran sebesar 10 persen.

“Jadi ini kan irisannya dengan kami di Ditjen Pajak, kalau di pajak ada pajak penghasilan yang nanti mereka akan bayar setahun sekali dengan menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)-nya,” kata Lucas.

Ia menjelaskan dasar pengenaan pajak sama dari omzet sehingga yang dilaporkan itu seharusnya antara daerah berupa pajak daerah sebesar 10 persen apabila dikumpul dengan omzet yang dilaporkan kepada Dirjen Pajak seharusnya sama. Hal itulah yang disinyalir KPK terjadi adanya perbedaan disana sehingga terjadi penunggakan pajak tersebut. (Ira)

BERITA REKOMENDASI