Pajak Sembako Harus Pas Waktunya

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Repoeblik Kopi menyelenggarakan webinar nasional yang bertajuk “Menakar Untung Rugi Pajak Sembako”. Webinar tersebut diselenggarakan pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 melalui Zoom.

Narasumber dalam webinar tersebut adalah Prof. Dr. Edy Suandi Hamid (Rektor UWM dan Guru Besar FBE UII), Dr. Y. Sri Susilo (Dosen FBE UAJY dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta), dan Ahmad Ma’ruf, SE, M.Si (Dosen FEB UMY dan Tenaga Ahli Bupati Sleman). Bertindak sebagai moderator Dr. Zunan Setiawan (Dosen MM UAD dan Anggota Repoeblik Kopi).

“Repoeblik Kopi merupakan forum akademisi dan pengusaha yang peduli pada isu-isu terkini, khususnya di ekonomi dan bisnis”, jelas Dr. Purwoko (Presiden Repoeblik Kopi).

Purwoko menjelaskan isu pajak sembako sempat menghangat sejak awal bulan Juni 2021 dan terus menjadi bahan diskusi yang menarik.

“Saya berharap lewat webinar dan diskusi ini akan memperoleh beberapa hal menarik dan informatif yang terkait pajak sembako”, harap Purwoko yang memberikan keynote speech.
“Penerapan Pajak harus menerapkan prinsip keadilan (equity), kepastian (certainty), kenyaman dan kemudahan (convenience and simplicity), serta efektvitas biaya (cost effectiveness)”, tegas Prof. Dr. Edy Suandi Hamid.

Edy menjelaskan bahwa kebijakan penerapan sembako khsusus “premium” atau “highend” sebenarnya merupakan upaya pemeruntah untuk meningkatkan tax ratio. “Secara teori, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dikenakan kepada semua jenis barang dan jasa tanpa kecuali”, tegas Dr. Y. Sri Susilo.

Menurut Susilo, sembako sebenarnya juga dapat dikenakan PPN. Pengenaan tersebut tentu harus bijak, baik dari tarif dan momentum waktunya. Jika nantinya diterapkan berdasarkan prinsip keadilan, dalam arti produk sembako yang penting dan bukan premium dikenakan tarif pajak sangat rendah atau bahkan nol persen. Sebaliknya jika produk sembako premium maka layak dikenakan pajak dengan tarif tertentu.

“Produk sembako yang dikenakan PPN harus termasuk kategori premium dan bukan termasuk termasuk kebutuhan rakyat banyak”, harap Ahmad Ma’ruf, SE, M.Si.

BERITA REKOMENDASI